BPK Temukan 121 Temuan Laporan Keuangan Sumut Termasuk Dana Covid

BADAN Pemeriksa Keuangan mendapatkan 121 temuan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara Tahun 2020. Di dalamnya termasuk anggaran penanganan Covid-19. Temuan itu diungkapkan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

"Jumlah rekomendasi itu terdiri dari 97 temuan administrasi dan 24 temuan kerugian daerah," ujarnya, Minggu (7/2).

Dia menerangkan, dari jumlah itu sebanyak 71 (73,19%) temuan administrasi, dan 20 (83,3%) temuan kerugian daerah telah ditindaklanjuti. Dan sampai dengan 12 Januari 2021, terdapat empat temuan yang sedang ditindaklanjuti. Edy juga mengungkapkan, dari jumlah temuan itu ada di antaranya yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Bulan Maret 2020 dinyatakan darurat, kita semua kebingungan sementara peralatan kesehatan untuk mengantisipasi Covid-19 harus tersedia," ujar Edy terkait dana penanganan Covid-19

Karena itu ada belanja yang dikeluarkan dengan kelengkapan administrasi yang kurang tepat.

"Tetapi itu sekarang kita selesaikan," imbuhnya.

Lebih lanjut Gubernur berharap setiap pemerintah kabupaten/kota di provinsinya untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan. Hal itu tidak akan sulit dilakukan karena masing-masing pemda memiliki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten.

Namun, berdasarkan data BPK RI, dari 34 pemda yang ada di Sumut, baru empat pemda yang sudah mencapai level 3 dan salah satunya pemprov. Sedangkan pemda lain masih di level 2. Padahal, tinggal tiga pemda lagi yang belum menggunakan aplikasi Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah).(OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siswantini Suryandari