Rabu 03 Februari 2021, 10:38 WIB

Berstatus WNA, Bupati Terpilih Sabu Raijua Tidak Bisa Dilantik

Palce Amalo | Nusantara
Berstatus WNA, Bupati Terpilih Sabu Raijua Tidak Bisa Dilantik

DOK Thobias Ully
Orient Riwu Kore saat berkampanye menjadi calon bupati Sabu Raijua dalam Pilkada serentak 2020.

 

PENGAMAT Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mikhael Rajamuda Bataona menyebutkan bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore tidak bisa dilantik karena berstatus warga negara Amerika.

Status kewarganegaraan Orient sebagai warga negara Amerika sudah dipertegas oleh Kedubes Amerika kepada Bawaslu Sabu Raijua lewat surat elektronik pada 1 Februari 2021. 

"Tanpa status sebagai warga negara Indonesia, maka hak seseorang sebagai calon bupati misalnya, dengan sendirinya gugur. Konsekuensi lanjutannya adalah pengesahannya sebagai bupati juga akan batal demi hukum," kata Mikhael di Kupang, Rabu (3/1).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan syarat pertama calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia (WNI). Karena itu, menurutnya, Orient mestinya gugur sejak awal pencalonan  bakal calon bupati. 

"Ini pelanggaran administrasi negara yang sangat serius. Jelas bahwa dalam konstitusi kita, semua orang berhak memilih dan dipilih tapi hak itu hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia,"  ujarnya.

Terkait kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik oleh adik wali  Kota Kupang Jefri Riwu Kore tersebut, menurut Mikhael, kasus ini harus ditangani secara serius agar tidak menjadi preseden buruk di masa mendatang.

"Bayangkan jika kasus ini dibiarkan dan pelantikan tetap dilakukan, akan  ada berapa ribu kepala daerah ke depan yang datang dari luar negeri dan hanya dengan modal penerbitan e-KTP di Dukcapil, kemudian menjadi calon dan terpilih di Indonesia. Ini bukan soal kecil karena berkaitan dengan harkat dan martabat bangsa," kata Dosen FISIP Unwira Kupang tersebut.

Menurutnya, jika KPU berpegang pada e-KTP Orient Patriot Riwu Kore yang beralamat di Kota Kupang, padahal e-KTP bukan satu-satunya garansi. Dalam kasus terorisme misalnya banyak pelaku yang punya lima sampai enam KTP. Jadi dalil yang menyebutkan KTP sudah diteliti, bakal tidak dipercaya publik. Untuk itu, saat ini tugas KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Ngeri memutuskan apakah kasus ini akan dibawah ke ranah pidana.

Sebab tambahnya, kredibilitas lembaga tersebut dipertaruhkan dalam kasus ini. 

"Tentu saja pihak Dukcapil Kota Kupang yang mengeluarkan e-KTP juga  akan dimintai klarifikasi," ujarnya.

Mikhael mengatakan jika aturan tidak ditegakkan, kredibilitas lembaga tersebut akan hilang di masyarakat. 

"Rakyat akan berpikir bahwa negeri ini untuk berpindah status dari WNA ke WNI bukanlah sesuatu yang sulit. Rakyat juga akan semakin percaya bahwa dalam lembaga-lembaga negara ini ada jaringan mafia yang bisa diatur," katanya.

Setelah kasus ini mencuat,  pihak KPU Sabu Raijua sudah mengeluarkan surat klarifikasi keabsahan dokumen KTP elektronik Orient P Riwu Kore yang menyebutkan calon bupati yang diusung Partai Demokrat tersebut beralamat di RT 03/RW 01 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kota Kupang.

Surat klarifikasi tersebut sebelumnya dikirim oleh Dukcapil Kota Kupang kepada KPU Sabu Raijua pada 16 September 2020. Namun, saat bersamaan beredar KTP elektronik milik Orient P Riwu Kore tertanggal 2 Oktober 2019 yang beralamat di Jalan Warakas, RT 003/RW 007 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

baca juga: Ternyata Bupati Terpilih Sabu Raijua Berstatus Warga Amerika

Surat lain yang beredar menyebutkan Orient P Riwu Kore beralamat di Jalan Panglima Polim, RT 007/RW 004 Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah melakukan perekaman e-KTP di kelurahan tersebut pada 16 Desember 2019. Ketua KPU Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu mengatakan proses pilkada Sabu Raijua sudah berjalan sesuai dengan tahapan. 

"Sudah ada klarifikasi secara tertulis dari Dukcapil Kota Kupang tentang KTP itu," ujarnya singkat. (OL-3)

Baca Juga

modernpest.comI

Telah Sepekan Delapan Desa di Aceh Diserang Lalat

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 19 Mei 2021, 00:39 WIB
Masyarakat dari delapan desa di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Provinsi Aceh merasa resah dengan munculnya...
MI/Kristiadi

Tahanan Wafat karena Covid-19, Polisi dan Tahanan Di-Swab Antigen

👤Kristiadi 🕔Selasa 18 Mei 2021, 23:22 WIB
Atas kejadian tahanan positif Covid-19 tersebut membuat 30 anggota Polisi dan 12 orang tahanan lain harus menjalani pemeriksaan swab...
MI/John Lewar

Masyarakat Adat Tolak Keras Penguasaan Lahan Hutan Oleh BPOLBF

👤John Lewar 🕔Selasa 18 Mei 2021, 23:08 WIB
Dalam tuntutannya, warga adat Lancang menolak tegas peta kawasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan BPO Labuan Bajo...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Berebut Fulus dari JAKARTA

Jawa Barat menjadi primadona pariwisata bagi warga Jakarta. Namun, sejak pembangunan jalan tol dan terhubung dengan tol trans-Jawa
menyebabkan fulus wisatawan Jakarta terbelah.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya