Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN Ahmad Fauzi-Dewi Khalifah (Fauzi-Eva) memperoleh dukungan terbanyak dalam Pilkada Sumenep, Jawa Timur. Hal itu diketahui dari hasil final rekapitulasi suara tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umun (KPU) setempat, Kamis (17/12).
Berdasar hasil rekapitulasi suara, Fauzi-Eva memperoleh 318,976 suara atau 51,9 persen. Sementara lawannya, pasangan Fattah Jasin-Mohammad
Ali Fikri (Gus Acing-Mas Kiai) memperoleh 296.676 suara atau 48,1 persen.
"Berdasar hasil rekaputulasi, pasangan Fauzi-Eva unggul dalam perolehan suara dari pasangan Gus Acing-Mas Kiai dengan selisih 23.200 suara," kata Ketua KPU Sumenep, Ahmad Warits.
Warits menyatakan meski dinyatakan unggul dalam perolehan suara berdasar tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten, namun pemenang Pilkada masih belum bisa langsung ditetapkan karena masih ada jeda waktu bagi kedua pasangan calon untuk melakukan langkah hukum. Penetapan pemenang, kata dia, akan dilakukan setelah tidak ada kesempatan bagi kedua pasangan untuk melakukan upaya hukum.
"Bisa jadi karena tidak ada pihak yang menggugat proses dan hasil Pilkada, atau ada gugatan tapi sudah mendapatkan putusan tetap," katanya.
Karenanya, kata Warits, KPU minta pihak yang dinyatakan unggul dari hasil rekapitulasi suara, menunggu hingga ada penetapan dari KPU. (R-1)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved