Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PASANGAN Ahmad Fauzi-Dewi Khalifah (Fauzi-Eva) memperoleh dukungan terbanyak dalam Pilkada Sumenep, Jawa Timur. Hal itu diketahui dari hasil final rekapitulasi suara tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umun (KPU) setempat, Kamis (17/12).
Berdasar hasil rekapitulasi suara, Fauzi-Eva memperoleh 318,976 suara atau 51,9 persen. Sementara lawannya, pasangan Fattah Jasin-Mohammad
Ali Fikri (Gus Acing-Mas Kiai) memperoleh 296.676 suara atau 48,1 persen.
"Berdasar hasil rekaputulasi, pasangan Fauzi-Eva unggul dalam perolehan suara dari pasangan Gus Acing-Mas Kiai dengan selisih 23.200 suara," kata Ketua KPU Sumenep, Ahmad Warits.
Warits menyatakan meski dinyatakan unggul dalam perolehan suara berdasar tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten, namun pemenang Pilkada masih belum bisa langsung ditetapkan karena masih ada jeda waktu bagi kedua pasangan calon untuk melakukan langkah hukum. Penetapan pemenang, kata dia, akan dilakukan setelah tidak ada kesempatan bagi kedua pasangan untuk melakukan upaya hukum.
"Bisa jadi karena tidak ada pihak yang menggugat proses dan hasil Pilkada, atau ada gugatan tapi sudah mendapatkan putusan tetap," katanya.
Karenanya, kata Warits, KPU minta pihak yang dinyatakan unggul dari hasil rekapitulasi suara, menunggu hingga ada penetapan dari KPU. (R-1)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved