Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, Jawa Barat, nomor urut 3 Herman Suherman dan Tb Mulyana Syahrudin (BHS-M), memeroleh suara terbanyak pada Pilkada 2020. Pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Selasa (15/12) malam, pasangan yang diusung Golkar, NasDem, PDIP,
PAN, dan PPP itu mendapatkan 600.394 suara.
Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Selly Nurdinah, mengatakan pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan berjenjang dimulai dari TPS, kemudian ke tingkat kecamatan (PPK) dan di tingkat kabupaten (KPU). Teknisnya, setiap PPK dari 32 kecamatan membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Hasilnya, pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Toha-Ade Sobari (HaDe) mendapatkan sebanyak 37.423 suara, pasangan nomor urut 2 Oting Zaenal Mutaqin-Wawan Setiawan (OTW) mendapatkan 87.426 suara, pasangan calon nomor urut 3 Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin (BHS-M) mendapatkan 600.394 suara, dan pasangan calon nomor urut 4 Lepi Ali Firmansyah-Gilar Budi Raharja (Pilar) mendapatkan 328.610 suara.
"Untuk jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 1.102.548 lembar," kata Selly, Selasa (15/12) malam.
Surat suara yang digunakan diperoleh dari jumlah surat suara dan cadangan sebanyak 1.673.353 lembar dikurangi jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak sebanyak 1.155 lembar dan surat suara tak digunakan karena tidak terpakai sebanyak 569.650 lembar.
"Jumlah suara sah sebanyak 1.053.853 lembar dan surat suara tidak sah sebanyak 48.695 lembar," pungkasnya.
baca juga: Paslon Iwan-Iip Tempuh Jalur Hukum
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah Dahlan, mengatakan di Jawa Barat, daerah yang sudah melaksanakan rapat pleno hasil rekapitulasi hingga Selasa (15/12) malam yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bandung. Secara umum proses rekapitulasi secara hasil tidak ada yang berubah.
"Hanya terdapat penyesuaian koreksi di beberapa sinkronisasi data. Tapi semua sudah terkoreksi hasil pengawasan yang kita lakukan. Secara prinsip ini sudah proses rekapitulasi di Jawa Barat berjalan baik," terang Dahlan.
Saksi paslon nomor urut 3, Muhammad Isnaeni, mengaku bersyukur atas pencapaian hasil Pilkada 2020. Perolehan suara sesuai yang diharapkan.
"Alhamdulillah, hasil sesuai harapan. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, pengawas, masyarakat, maupun semua paslon. Pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan tertib," terang Isnaeni. (OL-3)
Puluhan pelajar di salah satu sekolah itu mengalami mual, muntah, pusing, demam, hingga buang air besar. Melihat gejalanya seperti yang keracunan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Serangan hama terjadi di lahan sawah yang berada di Kampung Pasirangin, Babakan, Pasirmalaka, Pasirkunci, dan Pasirsasaungan.
Pembangunan renovasi bangunan rutilahu milik almarhum dikerjakan setelah terlebih dulu dilakukan survei dan kajian.
Data anak yang kedapatan tidak sekolah itu diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pendataan dilakukan melalui hasil survei pada tahun lalu.
Upaya mensterilkan lahan eks TPA Pasirsembung akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved