Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI IV DPR RI akan memfasilitasi dan mendukung anggaran pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalsel dinilai cukup berhasil kurangi lahan kritis dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) melalui program Revolusi Hijau. Hal ini diungkapkan Ketua Rombongan Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati saat meninjau Miniatur Hutan Hujan Tropis (MH2T) kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel, Selasa (15/12).
"Kita akan mendukung dan memfasilitasi anggaran untuk pembangunan di sektor kehutanan. Kita juga akan mengawal agar anggaran tersebut tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan, Rabu (16/12) memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam upaya mengatasi kerusakan DAS dan mengurangi lahan kritis.
"Pemprov Kalsel menggalakkan program revolusi hijau yaitu sebuah gerakan menanam, menanam, dan terus menanam, telah berhasil mengurangi lahan kritis di Kalsel terus berkurang," ujar Rudy.
Program Revolusi Hijau telah berhasil memperbaiki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam tiga tahun terakhir dari posisi 26 menjadi posisi 19 di Indonesia. Program ini juga berhasil mengurangi luas lahan kritis di Kalsel dari 649.000 hektar menjadi 511.000 hektar. Kalsel menargetkan pemulihan kerusakan kawasan hutan dan lahan ini sebagai bagian upaya menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu paru-paru dunia.
baca juga: 15 Pelaku Illegal Fishing asal Vietnam Jalani Karantina di Natuna
"Setiap tahun Pemprov Kalsel mentargetkan penanaman seluas 32 ribu hektar. Program ini juga sejalan dengan Gerakan Nasional Pemulihan DAS," ungkap Plt Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra.
Selain meninjau Miniatur Hutan Hujan Tropis (MH2T) rombongan Komisi IV DPR RI juga meninjau Tahura Sultan Adam, dan budidaya ikan air tawar di Mandiangin, Kabupaten Banjar. (OL-3)
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Dalam satu tahun terakhir, Delonix Hotel Karawang menjalankan program keberlanjutan terstruktur yang mengacu pada kerangka kerja berbasis sains dari EarthCheck.
Di tengah tekanan deforestasi, perubahan iklim, dan tuntutan pasar terhadap komoditas berkelanjutan pemerintah dan pelaku usaha kehutanan mulai menggeser paradigma pengelolaan hutan.
Kemajuan ilmu pengetahuan modern telah membawa banyak progres dalam pengelolaan kehutanan dan lingkungan.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban moral tanpa batas untuk menjaga kelestarian alam
Muslimat NU dan Kementerian Lingkungan Hidup RI menandatangani MoU untuk memperkuat gerakan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat melalui program Mustika Darling.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved