Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PASANGAN Akhyar Nasution-Salman Alfarisi (Aman) berencana mengajukan gugatan pelanggaran Pilkada Medan 2020 jika hasil akhir penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Sumatera Utara dalam pilkada Kota Medan, memutuskan kekalahan baginya. Saat ini, tim advokasi dan hukum serta relawan Aman sedang menginventarisir pelanggaran Pilkada Medan 2020.
"Kami menduga pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kami telah membuka posko pelanggaran Pilkada Medan 2020," ujar Gelmok Samosir, juru Bicara pasangan Aman, Minggu (13/12).
Gelmok mengatakan pihaknya melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diantaranya pelibatan aparatur negara dan mobilisasi kepala lingkungan. Mobilisasi tersebut juga melibatkan Organisasi Kepemudaan (OKP).
Adapun tindakan yang dilakukan seperti pembagian sembako dengan tujuan memenangkan pasangan tertentu. Selain itu, lanjutnya, tim Aman juga menemukan sejumlah keganjilan di berbagai TPS yang dimenangkan pasangan calon nomor dua yaitu rata-rata tingkat partisipasi pemilih di TPS-TPS tersebut mencapai 100%, sedangkan tingkat kehadiran yang diperoleh tim Aman hanya sekitar 40%.
"Posko yang dibuka agar warga yang mendapat informasi adanya pelanggaran, baik foto maupun video, dapat menyerahkannya ke tim Aman dengan tujuan menghasilkan Pilkada Medan yang sehat dan bermartabat," ungkapnya.
Mengacu penghitungan suara berdasarkan data dari hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK yang dikirim oleh KPPS melalui sistem Sirekap KPU, sampai dengan pukul 19.43 WIB, Minggu (13/12), untuk sementara pasangan Akhyar-Salman mendapat 46,5% atau 288.717 suara, sedangkan pasangan Bobby Nasution-Aulia Rahman meraih 53,5% atau 332.608 suara. (R-1)
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 372 dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved