Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 1.000 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) dinyatakan reaktif covid-19 usai menjalani rapid test.
"Di Kabupaten Bima itu ada 600 orang, kemudian di Kabupaten Sumbawa itu ada 400 orang hasil rapid tesnya reaktif, sementara untuk daerah lain yang juga melaksanakan Pilkada kita belum terima hasilnya, karena masih direkap dan tesnya juga masih sampai besok sebelum pemilihan," kata Ketua KPUD NTB, Suhardi Soud di Mataram, Senin (7/12).
Suhardi mengatakan, petugas KPPS yang dinyatakan reaktif pada rapid test akan menjalani tes usap atau swab yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 di masing-masing daerah.
"Kalau ada petugas reaktif itu lebih dari dua maka kita ganti, penggantinya kita rapid test lagi. Tetapi kalau maksimal dua ya tidak diganti. Namun kita istirahatkan kerjanya. Tapi kalau hasil tes usapnya negatif ya kita kerjakan lagi," ujarnya.
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu di masa pandemi COVID-19. Meski demikian, pihaknya berharap Pilkada di tujuh kabupaten dan kota di NTB tersebut tidak semakin memperbanyak penderita covid-19.
"Semua memiliki resiko yang sama. Tapi kita berharap Pilkada ini tidak memperbanyak. Makanya protokol kesehatan akan kita gunakan maksimal di seluruh TPS yang ada," tegas Suhardi Soud.
Kendati demikian, Suhardi Soud memastikan pelaksanaan Pilkada di tujuh kabupaten dan kota di NTB pada 9 Desember 2020 sudah siap sesuai protokol kesehatan covid-19.
"Semuanya kita pastikan sudah seluruhnya siap, termasuk bagi bilik pemilih yang sekiranya ditemukan reaktif saat berada di TPS sudah disiapkan," katanya.
Senada dengan Ketua KPUD NTB, Anggota KPUD NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Agus Hilman mengakui banyak petugas KPPS ditemukan reaktif covid-19.
"Banyak yang reaktif, bagi yang reaktif covid-19 nanti tidak dibolehkan bertugas," ujarnya.
baca juga: Pelanggar Prokes akan Ditindak Tegas
Ia menyebutkan, total seluruh anggota KPPS di tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 42.609 orang dan petugas ketertiban sebanyak 12.174 orang.
"Semua sudah mengikuti rapid tes. Meski begitu secara keseluruhan persiapan Pilkada di tujuh kabupaten dan kota seluruhnya sudah siap. Termasuk, protokol kesehatan COVID-19 di seluruh TPS yang ada," kata Agus Hilman. (Ant/OL-3)
Penerbangan Super Air Jet IU 721 rute Lombok–Surabaya tertunda hampir 5 jam. Penumpang di Bandara Lombok protes dan tuntut kompensasi.
Hasil analisis BMKG memperlihatkan kemunculan gelombang frekuensi rendah dan gelombang ekuatorial Rossby yang aktif di sekitar wilayah NTB
Amran menegaskan, kunci swasembada bawang putih terletak pada keberanian menetapkan target luas tanam yang memadai dan konsistensi kerja di lapangan.
Periode 1-10 Februari 2026 atau dasarian I Februari terdapat peluang hujan dengan intensitas lebih dari 50 milimeter per dasarian sebesar 70 hingga lebih dari 90 persen.
Sirkulasi angin dari sistem tekanan rendah tersebut, menurutnya, masih cukup kuat untuk memicu hembusan angin kencang di wilayah NTB, meski tidak sebesar dampak Bibit Siklon Tropis 97S
Berikut prakiraan cuaca Senin 12 Januari 2026 untuk kota-kota besar di Indonesia dikutip dari BMKG
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved