Pelanggar Prokes akan Ditindak Tegas

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara mengakui, selama masa kampaye pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di delapan Kabupaten/Kota Maluku Utara, ditemukan banyak pelanggaran berupa kerumunan massa atau pelanggaran protokol kesehatan.

Ketua Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin mengatakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 terjadi hampir di seluruh daerah saat kampanye pasangan calon. Dengan adanya temuan, pihak Bawaslu telah mengenakan sanksi tertulis maupun teguran. "Kalau tidak mengindahkan, kami teruskan ke pihak kepolisian untuk diproses dan itu juga sudah kami lakukan," ujar Muksin.

Sementara itu, pihak Polda Maluku Utara menegaskan akan menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan, baik pasangan calon kepala daerah maupun warga masyarakat.

Kabid Humas Polda Maluku Utara AKBP Adip Rojikan mengatakan saat ini pihak Polres Kabupaten Kepulauan Sula tengah menyelidiki kasus pelanggaran prokes.

"Kami sudah memanggil dan memeriksa pihak penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan," kata Adip.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara agar selalu menerapkan prokes di masa pandemi covid-19 dan pada setiap tahapan pilkada serentak 2020 ini.

Sementara itu, untuk menjamin pelaksanaan pilkada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, KPU setempat melengkapi petugasnya dengan alat pelindung diri (APD).

Ketua KPU Mabar Robertus Din menyatakan seluruh penyelenggara hingga pada tingkatan TPS diwajibkan tetap mengikuti prokes, seperti mengenakan pakaian atau APD lengkap agar bisa terhindar dari ancaman penularan virus korona.

"Petugas semua diwajibkan mengenakan APD, selalu menerapkan 3M di lokasi TPS, dan mengimbau masyarakat mematuhi arah pelaksana di lapangan," pungkasnya.

Untuk memastikan hal tersebut, KPU Manggarai Barat sudah menyosialisasikan dan melakukan peragaan APD di berbagai tempat kepada para petugas baik di tingkat kecamatan maupun ke TPS. (HI/JL/H-1)