Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep, Jawa Timur, memanggil Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) setempat, Juhedi. Pemanggilan itu berkait dugaan ketidaknetralan dalam pilkada Sumenep.
Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris, mengatakan pihaknya memanggil Juhedi untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan aktivis Kelompok Pro Demokrasi. "Kami menindaklanjuti laporan kaaan-kawan Kelompok Pro Demokrasi tentang dugaan penggalangan suara ke salah satu pasangan calon," kata Noris, Senin (7/12).
Ia mengatakan pihaknya masih akan memanggil beberapa pihak lain, termasuk pengurus Persatuan Guru Impassing Nasional (PGIN) Sumenep. Hasil dari klarifikasi tersebut akan dibahas dalam pleno Bawaslu untuk menentukan kesimpulan dan rekomendasinya.
Kelompok Pro Demokrasi Sumenep sebelumnya melaporkan Juhedi setelah beredar surat pernyataan dukungan PGIN terhadap salah satu pasangan calon dalam Pilkada Sumenep. Surat pernyataan dukungan itu berkepala surat Kantor Kemenag Sumenep.
Juhedi mengatakan dirinya dicecar pertanyaan seputar keterkaitan antara Kemenag dengan PGIN. "Kami jelaskan bahwa Kemenag tidak memiliki keterkaitan struktural dengan organisasi guru," katanya.
Ia mengatakan pernyataan dukungan PGIN terhadap salah satu pasangan calon tersebut di luar sepengetahuan Kemenag. (MG/Mohammad Ghazi)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved