Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep, Jawa Timur, memanggil Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) setempat, Juhedi. Pemanggilan itu berkait dugaan ketidaknetralan dalam pilkada Sumenep.
Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris, mengatakan pihaknya memanggil Juhedi untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan aktivis Kelompok Pro Demokrasi. "Kami menindaklanjuti laporan kaaan-kawan Kelompok Pro Demokrasi tentang dugaan penggalangan suara ke salah satu pasangan calon," kata Noris, Senin (7/12).
Ia mengatakan pihaknya masih akan memanggil beberapa pihak lain, termasuk pengurus Persatuan Guru Impassing Nasional (PGIN) Sumenep. Hasil dari klarifikasi tersebut akan dibahas dalam pleno Bawaslu untuk menentukan kesimpulan dan rekomendasinya.
Kelompok Pro Demokrasi Sumenep sebelumnya melaporkan Juhedi setelah beredar surat pernyataan dukungan PGIN terhadap salah satu pasangan calon dalam Pilkada Sumenep. Surat pernyataan dukungan itu berkepala surat Kantor Kemenag Sumenep.
Juhedi mengatakan dirinya dicecar pertanyaan seputar keterkaitan antara Kemenag dengan PGIN. "Kami jelaskan bahwa Kemenag tidak memiliki keterkaitan struktural dengan organisasi guru," katanya.
Ia mengatakan pernyataan dukungan PGIN terhadap salah satu pasangan calon tersebut di luar sepengetahuan Kemenag. (MG/Mohammad Ghazi)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menindak 2.708 pegawai Kemensos yang tidak hadir tanpa keterangan.
SELURUH Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai kembali bekerja pada Rabu, 25 Maret 2026, setelah libur Lebaran 2026.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved