Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) meminta KPU setempat untuk mengantisipasi potensi bencana banjir pada saat pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember mendatang. Apalagi, dalam beberapa hari terakhir ada sejumlah desa yang terendam banjir akibat luapan Sungai Serayu dan Klawing.
Pejabat sementara (Pjs) Bupati Purbalingga Sarwa Pramana mengatakan bahwa potensi banjir perlu mendapat perhatian penyelenggara pilkada.
"Penyelenggara perlu mengantisipasi kemungkinan bencana banjir, terutama di wilayah-wilayah yang rawan banjir. Jangan sampai ketika terjadi banjir akan mengganggu pelaksanaan pemungutan suara. Berbagai persiapan harus dilakukan, meski kita tidak berharap terjadinya banjir," jelas Sarwa, (4/12).
KPU Purbalingga akan mulai mendistribusikan logistik pada Sabtu (5/12) ke masing-masing kecamatan. Sejauh ini, persiapannya lancar dan tidak ada masalah.
"Persiapan logistik tidak ada masalah. Meski demikian, kami tetap harus waspada hujan dan banjir. Ini penting, agar logistik benar-benar aman," kata Komisioner KPU Purbalingga Andri Supriyanto.
Dikatakan Andri, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi, misalnya harus ada terpal untuk melindungi logistik. Selain mengantisipasi kemungkinan terkena hujan, KPU juga bersiap jika ada banjir. "Intinya, bencana harus diantisipasi agar pilkada berjalan
sesuai jadwal," tambahnya. (R-1)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved