Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) meminta KPU setempat untuk mengantisipasi potensi bencana banjir pada saat pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember mendatang. Apalagi, dalam beberapa hari terakhir ada sejumlah desa yang terendam banjir akibat luapan Sungai Serayu dan Klawing.
Pejabat sementara (Pjs) Bupati Purbalingga Sarwa Pramana mengatakan bahwa potensi banjir perlu mendapat perhatian penyelenggara pilkada.
"Penyelenggara perlu mengantisipasi kemungkinan bencana banjir, terutama di wilayah-wilayah yang rawan banjir. Jangan sampai ketika terjadi banjir akan mengganggu pelaksanaan pemungutan suara. Berbagai persiapan harus dilakukan, meski kita tidak berharap terjadinya banjir," jelas Sarwa, (4/12).
KPU Purbalingga akan mulai mendistribusikan logistik pada Sabtu (5/12) ke masing-masing kecamatan. Sejauh ini, persiapannya lancar dan tidak ada masalah.
"Persiapan logistik tidak ada masalah. Meski demikian, kami tetap harus waspada hujan dan banjir. Ini penting, agar logistik benar-benar aman," kata Komisioner KPU Purbalingga Andri Supriyanto.
Dikatakan Andri, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi, misalnya harus ada terpal untuk melindungi logistik. Selain mengantisipasi kemungkinan terkena hujan, KPU juga bersiap jika ada banjir. "Intinya, bencana harus diantisipasi agar pilkada berjalan
sesuai jadwal," tambahnya. (R-1)
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved