Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) meminta KPU setempat untuk mengantisipasi potensi bencana banjir pada saat pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember mendatang. Apalagi, dalam beberapa hari terakhir ada sejumlah desa yang terendam banjir akibat luapan Sungai Serayu dan Klawing.
Pejabat sementara (Pjs) Bupati Purbalingga Sarwa Pramana mengatakan bahwa potensi banjir perlu mendapat perhatian penyelenggara pilkada.
"Penyelenggara perlu mengantisipasi kemungkinan bencana banjir, terutama di wilayah-wilayah yang rawan banjir. Jangan sampai ketika terjadi banjir akan mengganggu pelaksanaan pemungutan suara. Berbagai persiapan harus dilakukan, meski kita tidak berharap terjadinya banjir," jelas Sarwa, (4/12).
KPU Purbalingga akan mulai mendistribusikan logistik pada Sabtu (5/12) ke masing-masing kecamatan. Sejauh ini, persiapannya lancar dan tidak ada masalah.
"Persiapan logistik tidak ada masalah. Meski demikian, kami tetap harus waspada hujan dan banjir. Ini penting, agar logistik benar-benar aman," kata Komisioner KPU Purbalingga Andri Supriyanto.
Dikatakan Andri, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi, misalnya harus ada terpal untuk melindungi logistik. Selain mengantisipasi kemungkinan terkena hujan, KPU juga bersiap jika ada banjir. "Intinya, bencana harus diantisipasi agar pilkada berjalan
sesuai jadwal," tambahnya. (R-1)
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Bima Arya Sugiarto menilai bahwa keserentakan pemilu dan pilkada memberikan banyak manfaat dalam hal perencanaan anggaran.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved