Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui dan mengetok anggaran bidang kesehatan dalam APBD 2021 sebesar Rp65 miliar atau naik 250 persen dari anggaran kesehatan tahun sebelumnya. Anggaran kesehatan di kabupaten kaya hasil tambang batubara ini sempat menjadi sorotan karena dinilai terlalu kecil dan tidak mampu mengcover layanan kesehatan gratis kepada warga setempat.
Dalam Rapat Paripurna kemarin, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, menyetujui dan mengetok anggaran bidang kesehatan sebesar Rp65 miliar di APBD Tahun Anggaran 2021. Anggaran bidang kesehatan sebesar Rp65 miliar naik dua setengah kali lipat atau 250 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Anggaran kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya menjadi sorotan banyak pihak karena dinilai terlalu kecil dan tidak mampu mengcover kesehatan gratis bagi seluruh warga meski hanya untuk untuk layanan kelas tiga. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu saat ini tercatat lebih dari 250 ribu jiwa.
Meningkatnya anggaran bidang kesehatan ini mendapat tanggapan dari mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018, Mardani H Maming. Dirinya menyampaikan terima kasihkepada para wakil rakyat yang telah menaikkan anggaran kesehatan tahun anggaran 2021.
"Saya atas nama pribadi mengucapkan terimakasih kepada DPRD Tanah Bumbu khususnya kepada Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memperjuangkan kembalinya anggaran kesehatan gratis dengan syarat cukup dengan E-KTP untuk masyarakat Tanah Bumbu," tegasnya.
Lebih jauh dikatakan Mardani di jaman kepemimpinannya sektor kesehatan menjadi perhatian pemerintah daerah dimana anggaran kesehatan dipatok mencapai Rp60 miliar, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga. Berdasarkan data, anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten Tanah Bumbu 2019 hanya sekitar Rp 26,6 miliar yang terdiri dari iuran BPJS sebesar Rp10,3 miliar dan Jamkesda/Pendamping JKN sebesar Rp16,3 miliar. Pada APBD 2020, anggaran kesehatan naik sedikit menjadi Rp30 miliar, terdiri dari iuran BPJS sebesar Rp18,2 miliar dan dana Jamkesda/pendampingan sekitar Rp11,7 miliar.
baca juga: Barito Kuala Bagian Pengembangan Food Estate
Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor dalam beberapa kesempatan mengatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen terhadap jaminan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Pantauan Media, kesehatan menjadi salah satu isu utama dari tiga paslon yang bertarung dalam Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu 2020 ini. Ada tiga paslon yang akan bertarung yaitu paslon 01 Syafruddin-Alpiya (SHM-MAR), paslon 02 Mila Karmila-Zainal Arifin (MK-ZA) dan paslon 03 Zairullah-Rusli (ZR). (OL-3)
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan capaian dan penghargaan inovasi daerah tidak boleh menjadi titik akhir dalam berinovasi.
Ancaman super flu, infeksi saluran pernapasan akibat virus influenza dengan gejala yang lebih berat dibanding flu biasa, kian menjadi perhatian.
Buku berjudul Mika & Maka: Berani ke Dokter karya kolaborasi Karen Nijsen dan Maria Ardelia menghadirkan kisah yang disampaikan secara hangat dan mudah dipahami agar anak takut ke dokter
Siapa sangka, golongan darah ternyata ikut berkaitan dengan risiko serangan jantung. Ini bukan mitos kesehatan.
Dengan teknologi bedah robotik, standar perawatan bedah tidak lagi dibatasi oleh jarak geografis, melainkan ditentukan oleh kualitas keahlian dan presisi teknologi.
Bupati Samosir Vandiko Gultom mengusulkan peningkatan daya dukung fasilitas kesehatan di Samosir agar sejalan dengan statusnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berlomba dengan waktu.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dana Rp1,9 triliun di perbankan bukan mengendap, melainkan anggaran operasional yang sudah dialokasikan.
Berdasarkan catatan BPKPD, perangkat daerah yang tingkat penyerapan anggarannya cukup besar yaitu Sekretariat DPRD. Penyerapannya terealisasi mencapai 63,38%.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
PERUM Bulog mengaku belum bisa melaksanakan kebijakan penetapan HPP gabah petani yang ditetapkan Bapanas, karena saat ini penyerapan masih berlaku di penggilingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved