Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Konflik Lahan Warga-Perusahaan Tambang Jadi Perhatian Paslon ZR

Denny Susanto
24/11/2020 10:16
Konflik Lahan Warga-Perusahaan Tambang Jadi Perhatian Paslon ZR
Paslon 03 Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zairullah Azhar-Muhammad Rusli (ZR) menaruh perhatian konflik lahan.(MI/Denny Susanto)

PASANGAN calon 03 di Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zairullah Azhar-Muhammad Rusli (ZR) memberikan perhatian serius pada kasus konflik lahan warga dengan perusahaan tambang batubara di wilayah tersebut. Hal ini ditegaskan Calon Wakil Bupati Tanah Bumbu, Muhammad Rusli, usai mendengarkan laporan warga Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban saat kampanye dialogis, Senin (23/11). Rusli berjanji akan menjadikan persoalan konflik lahan antara warga dengan perusahaan tambang ini sebagai kebijakan prioritas jika memengani Pilkada.

Sebelumnya warga Desa Sebamban Baru mendesak agar izin perusahaan tambang batubara PT BIB yang beroperasi di desa mereka dicabut.

"Perusahaan tambang tersebut telah merugikan rakyat dan menyerobot lahan warga. Kami minta izinnya dicabut," tutur Halimatus Sadiah sembari menyebut jika perusahaan sering mengerahkan aparat keamanan untuk menangkap warga jika melakukan protes.

baca juga: Sembilan KPU di NTT Siapkan Bilik Khusus

Sementara warga lainnya mengeluhkan kondisi lingkungan desa yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Di sisi lain warga tak pernah menikmati hasil dari eksploitasi sumber daya alam dari desa mereka. Ada sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi tetapi kontribusi bagi desa hampir tidak ada. Hal ini memicu terjadinya aksi unjukrasa warga dan konflik warga dengan perusahaan semakin berlarut-larut. Tim Koalisi Pemenangan ZR, Sarifah Santiansyah berjanji semua keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti.

"Hak warga harus dipenuhi. Perusahaan harus membayar lahan yang digusur sesuai ketentuan," tegasnya.

Syarifah mengaku prihatin atas kesewenangan perusahaan yang tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat atas penggunaan lahan milik warga. Demikian juga dengan kondisi lingkungan desa yang rusak akibat aktivitas pertambangan, termasuk air sungai keruh sehingga tak bisa digunakan lagi. Tidak hanya paslon 03 permasalahan penyelesaian konflik agraria ini juga menjadi perhatian paslon 01 dan paslon 02 pada setiap kampanye mereka. (OL-3)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya