Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah pandemi Covid-19 yang membuat berbagai sektor ekonomi tersendat, namun wakil rakyat di DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur malah mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi di APBD 2021.
Dari informasi yang diperoleh mediaindonesia.com dari beberapa sumber yang dapat dipercaya, dalam rapat Banggar DPRD Sikka pada beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPRD Sikka mengusulkan untuk kenaikan tunjangan transportasi sebesar Rp13,5 juta dan tunjangan perumahan sebesar Rp11,5 juta pada 2021. Total tunjangan menjadi Rp25 juta perbulan per anggota.
Sebelumnya, kata dia, berdasarkan Perbup No:49 tahun 2019, tunjangan transportasi yang diterima oleh anggota DPRD Sikka sebesar Rp8 juta dan transportasi sebesar Rp9 juta. Totalnya merke terima Rp17 juta perbulan.
"Waktu pembahasan Banggar DPRD bersama pemerintah, anggota DPRD Sikka mengusulkan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan untuk tahun 2021," papar dia.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Sikka, Konstantia Tupa Arankoja saat dihubungi mediaIndonesia.com, membenarkan adanya usulan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Sikka pada 2021.
"Awal mereka mengusulkan untuk kenaikan tunjangan DPRD Sikka kepada pemerintah. Tetapi usulan kenaikan itu harus dikaji kembali oleh tim. Sekarang belum final untuk kenaikan tunjangan DPRD Sikka untuk tahun 2021,"
papar dia.
Ia mengatakan untuk saat ini, harus ada dulu perhitungan standar harga yang dilakukan dari bidang ekonomi soal kenaikan tunjangan DPRD Sikka itu.
"Kemarin kan soal tunjangan DPRD Sikka di tahun 2019 itu tim appraisal yang melakukan survei standar harga. Untuk sekarang soal naik atau tidak kita tunggu dulu hasil dari bidang ekonomi yang melakukan survei standar harga yang akan ditetapkan dalam perbup nantinya," ungkap Arankoja.
Ketika ditanya besar kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Sikka, ia kembali menegaskan soal besar kenaikan tunjangan itu masih menunggu perhitungan standar harga yang dilakukan oleh bidang ekonomi. (OL-13)
Baca Juga: Inovasi Teknologi Kemenperin Tekan Polusi Udara Industri
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved