Pasangan Rusdy Mastura-Ma'mun Amir Gelar Kampanye Virtual 

MENGUSUNG tema 'Solusi Cerdas Menuju Desa Maju dan Sejahtera', Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bersama Ma'mun Amir,  calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), mengadakan kampanye virtual di Sekretariat DPW PKB, di Kota Palu, Sulteng.

"Acara ini adalah acara yang kedua, yang sebelumnya kita sudah mengundang Kak Cudy (Rusdy Mastura) sebagai calon Gubernur Sulteng beberapa waktu lalu. Beliau sudah paparkan visi, misi, dan pokok-pokok pikirannya kepada masyarakat Sulawesi Tengah," tandas Ketua DPW PKB Sulteng, Muh Amin Thahir, dalam sambutannya, Senin (16/11).

Amin Thahir menyampaikan terima kasih dan bangga dengan kehadiran Ma'mun Amir dalam kampanye virtual yang diselenggarakan PKB sebagai partai pengusung. Menurut Amin, agenda ini dikoneksikan ke 500 desa yang ada di Sulteng.

"Sebagai partai pengusung, kami sangat bangga dan bertanggung jawab secara total untuk memenangkan Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Kemudian berkomitmen tetap mengawal ketika terpilih," jelas Amin Thahir.

Amin Thahir menjelaskan jumlah desa di Sulawesi Tengah berjumlah 1.842, dan jika ditambah kelurahan berjumlah 2.017. Jadi, menurutnya, penduduk Sulawesi Tengah 90% berada di perdesaan ini adalah bentuk konsen pihaknya mengusung paslon ini dan berharap paslon tersebut bisa menyelesaikan persoalan yang ada. 

"Sudah 5 tahun pemerintahan Joko Widodo menggelontorkan anggaran dana desa hingga mencapai Rp7 triliun, namun belum signifikan perubahannya karena memang desa banyak mengalami persoalan. Untuk itu hari ini PKB mengirim kadernya sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," jelas Amin Thahir.

Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir berkomitmen memberikan bantuan khusus Rp 300 juta terhadap desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan yang juga diusung partai NasDem ini siap memberikan tambahan biaya operasional guna meningkatkan semangat serta kinerja para pendamping desa, dan para pendamping sektor lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan lain-lain.

"Kami juga akan berikan tambahan intensif untuk kepala desa dan perangkat desa, kenapa ini perlu karena dalam 5 tahun terakhir, menurut kami tidak ada afirmasi pemerintah provinsi sebagai bentuk komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan desa, sehingga pembangunan ditingkat desa lamban dan berefek domino pada pembangunan daerah," jelas Ma'mun.

Menurut Ma'mun, kalau berbicara kemajuan, harus benar-benar serius. Keterlibatan pemerintah harus ada untuk menyelesaikan semua masalah-masalah. Agar desa menjadi maju dan sejahtera serta tercapai sebagaimana dengan apa yang kita harapkan. 

"Program padat karya, salah satu cara menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang ada di desa. Karena dengan menerapkan ini, pembangunan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya. Dan bisa dilakukan dengan menyerap tenaga kerja yang ada didesa," jelas Ma'mun.

Ia juga mengatakan bahwa memajukan desa ini perlu ada investasi yang masuk dari segi ekonomi, kemudian potensi desa itu perlu dikembangkan, dengan membangun industri berskala kecil dan dikelola dengan baik. Pembangunan desa harus lebih serius, terlebih ada 410.000 jiwa lebih masyarakat Sulawesi Tengah miskin. (RO/OL-09)