Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN wartawan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjalani rapid test gratis, Senin (16/11). Rapid test digelar Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) NTT bekerjasama dengan dekranasda dan dinas kesehatan.
"Wartawan itu berhubungan dengan banyak orang sehingga penting sekali mengetahui kondisi mereka," kata Ketua Tim PKK NTT, Juli Laiskodat, di Kupang.
Rapid test digelar di Laboratorium Kesehatan milik Dinas Kesehatan NTT diikuti sekitar 100 wartawan. Mereka juga mendapat bingkisan dari Dekranasda berupa telur, teh kelor, hand sanitizer, sabun cuci tangan dan masker.
"Kegiatan ini kami beri nama penyelamatan nyawa dan penyelamatan ekonomi karena kita sama-sama tahu prosentase orang tanpa gejala itu banyak sekali," ujar Juli.
Telur dan bingkisan, jelas Juli, yang dibagikan tersebut berasal pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mitra dekranasda.
Pada kesempatan tersebut, Juli Laiskodat juga mengimbau wartawan dan warga lainnya tetap menjalankan protokol kesehatan. Yakni 3M yakni mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan memakai masker. Hanya dengan menjalankan 3M, covid-19 dapat teratasi.
Sebagian besar hasil rapid test wartawan yang sudah keluar, non reaktif.
Sementara itu, sesuai laporan Dinas Kesehatan NTT, pasien terkonfirmasi positif korona yang dirawat di NTT sampai Senin siang mencapai 149 orang atau terbanyak di NTT menjalani perawatan di 10 rumah sakit, dan sebagian lagi menjalani isolasi mandiri di rumah. Total pasien korona di NTT berjumlah 860 orang, 605 orang di antaranya sembuh dan 241 orang dirawat. (OL-13)
Baca Juga: Lakukan Rapid Test Tanpa Analis, 3 Klinik di Sorong Ditutup
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
DI tengah kabut duka bencana yang masih menyelimuti Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah wilayah Sumatera, komitmen wartawan untuk menjaga profesionalisme tak goyah.
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved