DINAS Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDP3AKB) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mencatat terdapat 55 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2020. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPMDP3AKB Kabupaten Tasikmalaya, Yayah Wahyuningsih mengatakan,
tahun lalu, kasus serupa mencapai 50 kasus.
"Kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan mulai dari 2017 tercatat 47 kasus, 2018 turun kasus, dan 2019 kembali mengalami kenaikan mencapai 50 kasus. Tahun ini, tercatat 55 kasus," katanya, Minggu (15/11).
Yayah mengatakan, terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi kasus kekerasan seksual. Diyakini, masih banyak warga yang tidak mau melaporkan karena malu. Namun, kekerasan yang paling dominan terhadap anak di bawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Kekerasan perempuan dalam rumah tangga banyak penyebabnya, mulai dari masalah ekonomi, kemiskinan, budaya, pendidikan, dan perselingkuhan serta perceraian. Upaya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut harus dilakukan dengan koordinasi antarkepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda supaya membantu dalam penanganan hingga pendampingan kasus termasuk pembinaan dilakukan oleh forum anak daerah," ujarnya.
Menurutnya, pencegahan sekarang ini masih terus dilakukan sebagai upaya mengurangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak supaya nantinya disampaikan oleh para tokoh agama supaya mereka menjadi panutan yang bisa disosialisasikan ke masyarakat agar kekerasan bisa menurun.
Sementara, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto mengungkapkan kekerasan terhadap anak sekarang ini lebih banyak dan didominasi oleh pelecehan seksual. Di tengah pandemi Covid-19 kasus kekerasan terhadap anak naik cukup signifikan terjadi setiap tahun dan itu harus adanya perhatian dari semua pihak.
"Kalau pola penyelesainnya hanya normatif, artinya harus segera dikembalikan dengan cara gagasan dan ide-ide kreatif terutama pola pikir inovatif. Dalam penyelesaian itu harus bisa mengkolaboraskan pola koordinasi yang baik antara lembaga satu dengan yang lainnya agar bisa mencegah kekerasan terhadap anak supaya mengalami kenaikan setiap tahunnya," pungkasnya. (R-1)
