Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin memastikan roda pemerintahan tidak sampai terganggu dengan kabar pemeriksaan Bupati Aa Umbara Sutisna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Selama pemeriksaan bupati, aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pemkab Bandung Barat masih berjalan normal seperti biasa," kata Asep, Jumat (13/11).
Pihaknya akan mengusahakan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan serta tidak mengganggu kinerja PNS.
"Kita semua jangan sampai tergantung dengan informasi yang menyangkut bupati," ujarnya.
Asep meyakinkan, Bupati Aa Umbara pun masih bekerja seperti biasa namun akibat ada pemeriksaan KPK, aktivitasnya menjadi sedikit terganggu.
"Informasinya, sekarang beliau ada di rumahnya dan kondisinya sedang kurang sehat," bebernya.
Dia menyatakan, selama ini tidak tahu menahu soal pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Aa Umbara Sutisna. Menurut Asep, informasi pemeriksaan maupun surat tertulis dari KPK tidak melalui lembaga tapi langsung kepada orang yang bersangkutan yakni Aa Umbara.
"Kami tidak tahu apa-apa soal pemeriksaan Pak Bupati meski akhirnya tahu juga. Surat pemeriksaan tidak melalui lembaga, tapi langsung kepada beliau," lanjutnya.
Dia juga mengaku tak mengetahui perkara apa yang sedang diselidiki KPK sehingga Aa Umbara terpaksa harus diperiksa.
"Enggak tahu juga soal apa, apalagi materi pemeriksaannya, pasti rahasia," tambahnya.
baca juga: Ada Kesengajaan Air PDAM Tercampur Solar
Sebagai informasi, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sudah dua kali diperiksa KPK yakni pada Selasa (10/11) dan Kamis (12/11). Namun hingga saat ini belum diketahui dugaan perkara apa yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat itu karena tim penyidik belum memberikan penjelasan.
"Iya betul diperiksa. Perkaranya apa nanti akan diinformasikan kembali karena proses masih berjalan," ungkap Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. (OL-3)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
UNTUK melindungi data dan sistem pelayanan publik dari ancaman siber, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meresmikan Pusat Pemantauan Keamanan Informasi Pemerintah Kota Cilegon.
ANGGOTA Ombudsman RI Robert Endi Jaweng beranggapan penambahan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk memecah arus balik Lebaran tidak akan efektif.
Hal itu agar para peserta dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat, terutama pada masa pandemi.
Tiga rumah sakit tipe D di Kota Bekasi berlokasi di Pondok Gede, Bantargebang, dan Jatisampurna
Tiga masalah krusial masih membelenggu Pemprov DKI. Anies dinilai belum mampu membenahi pelayanan, aset bermasalah, dan program yang mangkrak.
Satpas Bekasi menjadi percontohan di Indonesia untuk pelayanan terintegrasi dengan sistem daring.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved