Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin memastikan roda pemerintahan tidak sampai terganggu dengan kabar pemeriksaan Bupati Aa Umbara Sutisna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Selama pemeriksaan bupati, aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pemkab Bandung Barat masih berjalan normal seperti biasa," kata Asep, Jumat (13/11).
Pihaknya akan mengusahakan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan serta tidak mengganggu kinerja PNS.
"Kita semua jangan sampai tergantung dengan informasi yang menyangkut bupati," ujarnya.
Asep meyakinkan, Bupati Aa Umbara pun masih bekerja seperti biasa namun akibat ada pemeriksaan KPK, aktivitasnya menjadi sedikit terganggu.
"Informasinya, sekarang beliau ada di rumahnya dan kondisinya sedang kurang sehat," bebernya.
Dia menyatakan, selama ini tidak tahu menahu soal pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Aa Umbara Sutisna. Menurut Asep, informasi pemeriksaan maupun surat tertulis dari KPK tidak melalui lembaga tapi langsung kepada orang yang bersangkutan yakni Aa Umbara.
"Kami tidak tahu apa-apa soal pemeriksaan Pak Bupati meski akhirnya tahu juga. Surat pemeriksaan tidak melalui lembaga, tapi langsung kepada beliau," lanjutnya.
Dia juga mengaku tak mengetahui perkara apa yang sedang diselidiki KPK sehingga Aa Umbara terpaksa harus diperiksa.
"Enggak tahu juga soal apa, apalagi materi pemeriksaannya, pasti rahasia," tambahnya.
baca juga: Ada Kesengajaan Air PDAM Tercampur Solar
Sebagai informasi, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sudah dua kali diperiksa KPK yakni pada Selasa (10/11) dan Kamis (12/11). Namun hingga saat ini belum diketahui dugaan perkara apa yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat itu karena tim penyidik belum memberikan penjelasan.
"Iya betul diperiksa. Perkaranya apa nanti akan diinformasikan kembali karena proses masih berjalan," ungkap Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. (OL-3)
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Instruksi 'bersih-bersih' tersebut merupakan kode untuk memindahkan tumpukan uang tunai dari lokasi awal.
Riyoso dianggap sebagai sosok kunci karena memegang jabatan strategis dan memiliki peran sentral dalam pemerintahan Sudewo sejak 2025.
KPK resmi menahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Budiman Bayu Prasojo (BBP).
Para oknum tersebut sengaja menyiapkan lebih dari satu lokasi penyimpanan guna menghindari pemantauan aparat penegak hukum.
KPK temukan uang Rp5 miliar dalam 5 koper terkait kasus suap importasi Bea Cukai. Simak peran 6 tersangka termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai di sini.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved