Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin memastikan roda pemerintahan tidak sampai terganggu dengan kabar pemeriksaan Bupati Aa Umbara Sutisna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Selama pemeriksaan bupati, aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pemkab Bandung Barat masih berjalan normal seperti biasa," kata Asep, Jumat (13/11).
Pihaknya akan mengusahakan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan serta tidak mengganggu kinerja PNS.
"Kita semua jangan sampai tergantung dengan informasi yang menyangkut bupati," ujarnya.
Asep meyakinkan, Bupati Aa Umbara pun masih bekerja seperti biasa namun akibat ada pemeriksaan KPK, aktivitasnya menjadi sedikit terganggu.
"Informasinya, sekarang beliau ada di rumahnya dan kondisinya sedang kurang sehat," bebernya.
Dia menyatakan, selama ini tidak tahu menahu soal pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Aa Umbara Sutisna. Menurut Asep, informasi pemeriksaan maupun surat tertulis dari KPK tidak melalui lembaga tapi langsung kepada orang yang bersangkutan yakni Aa Umbara.
"Kami tidak tahu apa-apa soal pemeriksaan Pak Bupati meski akhirnya tahu juga. Surat pemeriksaan tidak melalui lembaga, tapi langsung kepada beliau," lanjutnya.
Dia juga mengaku tak mengetahui perkara apa yang sedang diselidiki KPK sehingga Aa Umbara terpaksa harus diperiksa.
"Enggak tahu juga soal apa, apalagi materi pemeriksaannya, pasti rahasia," tambahnya.
baca juga: Ada Kesengajaan Air PDAM Tercampur Solar
Sebagai informasi, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sudah dua kali diperiksa KPK yakni pada Selasa (10/11) dan Kamis (12/11). Namun hingga saat ini belum diketahui dugaan perkara apa yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat itu karena tim penyidik belum memberikan penjelasan.
"Iya betul diperiksa. Perkaranya apa nanti akan diinformasikan kembali karena proses masih berjalan," ungkap Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. (OL-3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menjalin komunikasi dengan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Asrul Aziz Taba, yang diketahui berada di Arab Saudi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memprioritaskan pemanggilan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat terkait pengalihan status penahanan tersangka Yaqut Cholil Qoumas.
Lippo Cikarang menegaskan bahwa perusahaan tidak terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.
KPK ungkap tersangka korupsi kuota haji, Ketum Kesthuri Asrul Aziz Taba, berada di Arab Saudi. Simak daftar tersangka dan duduk perkara pembagian kuota haji
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Integrasi ini memungkinkan proses validasi identitas hingga pengesahan STNK tahunan dilakukan secara digital tanpa perlu mengantre lama di kantor Samsat.
Dukcapil DKI Jakarta akan mendata pendatang baru pasca Lebaran 2026 hingga 20 April. Pendatang wajib lapor 1x24 jam dan memenuhi syarat tinggal serta keterampilan.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved