Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin memastikan roda pemerintahan tidak sampai terganggu dengan kabar pemeriksaan Bupati Aa Umbara Sutisna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Selama pemeriksaan bupati, aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pemkab Bandung Barat masih berjalan normal seperti biasa," kata Asep, Jumat (13/11).
Pihaknya akan mengusahakan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan serta tidak mengganggu kinerja PNS.
"Kita semua jangan sampai tergantung dengan informasi yang menyangkut bupati," ujarnya.
Asep meyakinkan, Bupati Aa Umbara pun masih bekerja seperti biasa namun akibat ada pemeriksaan KPK, aktivitasnya menjadi sedikit terganggu.
"Informasinya, sekarang beliau ada di rumahnya dan kondisinya sedang kurang sehat," bebernya.
Dia menyatakan, selama ini tidak tahu menahu soal pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Aa Umbara Sutisna. Menurut Asep, informasi pemeriksaan maupun surat tertulis dari KPK tidak melalui lembaga tapi langsung kepada orang yang bersangkutan yakni Aa Umbara.
"Kami tidak tahu apa-apa soal pemeriksaan Pak Bupati meski akhirnya tahu juga. Surat pemeriksaan tidak melalui lembaga, tapi langsung kepada beliau," lanjutnya.
Dia juga mengaku tak mengetahui perkara apa yang sedang diselidiki KPK sehingga Aa Umbara terpaksa harus diperiksa.
"Enggak tahu juga soal apa, apalagi materi pemeriksaannya, pasti rahasia," tambahnya.
baca juga: Ada Kesengajaan Air PDAM Tercampur Solar
Sebagai informasi, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sudah dua kali diperiksa KPK yakni pada Selasa (10/11) dan Kamis (12/11). Namun hingga saat ini belum diketahui dugaan perkara apa yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat itu karena tim penyidik belum memberikan penjelasan.
"Iya betul diperiksa. Perkaranya apa nanti akan diinformasikan kembali karena proses masih berjalan," ungkap Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. (OL-3)
SEJUMLAH pejabat, camat, kepala desa hingga pihak swasta diperiksa penyidik KPK di Kantor Polresta Pati, Rabu (28/1) terkait kasus korupsi Bupati Pati Sudewo
“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya satu sebulan,”
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
KPK menggeledah rumah Ketua PBSI Kota Madiun, Rahma Nuviarini, yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) KIPP Tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved