MASYARAKAT di wilayah yang melaksanakan pilkada di Provinsi Maluku, harus ikut mengawasi potensi kecurangan potensi kecurangan pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember nanti. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin mengatakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga mengawasi potensi adanya kecurangan yang terjadi. Termasuk melaporkan kepada jajaran pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.
"Kehadiran masyarakat dalam pengawasan yang masif, akan mengawal dan berdampak secara psikologis untuk mengingatkan pengawas agar senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan pengawasan pemilu," kata Muksin pada kuliah demokrasi dan pengawasan pemilu bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair Ternate, Rabu (4/11).
Menurutynya sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing. Beberapa program pengawasan partisipatif Bawaslu dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat maupun stakeholder dalam mengawasi Pilkada.
Pengawasan yang disediakan Bawaslu adalah pengawasan berbasis teknologi informasi (gowaslu). Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih.
baca juga:Ketua DPRD Papua Barat Minta Warga Jaga Keamanan Jelang Pilkada
"Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi awal dugaan pelanggaran pemilu juga dapat dilakukan secara mudah, efektif dan efisien tanpa mengurangi substansi penanganan pelanggaran pemilu," katanya.
Kemudian layanan lainnya adalah Forum warga pengawasan pemilu (makugawene 05). Metode yang digunakan dalam Forum Warga adalah dialogis dan partisipatoris. Ada juga Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu yang mayoritas kalangan pelajar dan mahasiswa yang direkrut sebagai pengawas Pemilu. Bawaslu juga merekrut Pramuka untuk melakukan kegiatan pengawalan pemiliu dengan nama Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif juga digelar Bawaslu untuk mendukung pemilu demokratis.
"Selain program-program itu, Bawaslu juga ounya pojok pengawasan sebuah ruang di gedung Bawaslu seluruh Indonesia. Pojok Pengawasan bisa diakses siapa saja yang berkunjung ke kantor Bawaslu," pungkasnya. (OL-3)
