Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ADANYA penumpang gelap dalam aksi anarkistis di Yogyakarta sudah nyata. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa DI Yogyakarta mengaku berdemonstrasi, tapi tidak berbuat anarkistis.
"Dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, kami mengupayakan aksi damai dalam menyampaikan pendapat. Kami tidak pernah sedikit pun berniat melakukan aksi yang merusak, seperti kejadian di depan Gedung DPRD DIY itu," ungkap Koordinator BEM DIY, Muhammad Asfar, saat menemui Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, kemarin.
Gubernur meminta mahasiswa harus pandai membaca situasi. "Kalau dalam aksi berpotensi ditunggangi pihak tertentu, sebaiknya ditunda untuk meminimalkan perbuatan anarkistis."
Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji menambahkan pemerintah tidak pernah melarang unjuk rasa terkait kebijakan, asal sesuai aturan. "Mahasiwa memang sudah seharusnya bersikap kritis untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan agar lebih baik." (AT/N-2)
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMSK 2026 tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Polri pastikan dua kerangka di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan. Hasil forensik: tewas akibat luka bakar tanpa tanda penganiayaan.
Presiden Ekuador Daniel Noboa selamat dari serangan massa yang melempari batu dan menembaki iring-iringan mobilnya di tengah aksi protes kenaikan harga BBM.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved