Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
BAWASLU RI menetapkan dua kabupaten di Maluku Utara menjadi daerah dengan tingkat kerawanan pelanggaran Pilkada serentak 2020 tertinggi, yaitu Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula. Namun selama pandemi, Bawaslu RU merevisi kembali dan memasukkan Maluku Utara pada level menengah, tidak laghi tertinggi.
"Persoalan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jauh hari sudah dirilih oleh Bawaslu RI. Kerawanan Pilkada 2020 di Maluku Utara di dua kabupaten, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula. Dimasa pandemi ini Bawaslu RI kembali merevisi IKP dan ditetapkan Maluku Utara masuk pada level menengah," kata Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin, Rabu (28/10)
Berdasarkan IKP, dua daerah tersebut tertinggi tingkat kerawanan pelanggaran, bukan berarti di daerah lain tidak ada pelanggaran. Menurutnya di daerah lain seperti Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan jiga ditemukan banyaj pelanggaran netraitas ASN. Adapun IKP yang dikeluarkan Bawaslu RI hanya melihat empat indikator yaitu kontestasi, partisipasi, penyelenggaraan dan kondisi sosial.
baca juga: 1.290 PPS Mulai Umumkan DPT Pilkada Serentak Riau 2020
"Empat faktor inilah yang dijadikan indikator sehingga Bawaslu RI menetapkan Sula dan Halmahera Utara menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi," tambahnya.
Ia juga mengingatkan kepada para petugas Bawaslu di kabupaten dan kota termasuk penyelenggara di tingkat bawah untuk melakukan pengawasan secara profesional dan tidak bermain mata dengan pasangan calon. (OL-3)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved