Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BAWASLU RI menetapkan dua kabupaten di Maluku Utara menjadi daerah dengan tingkat kerawanan pelanggaran Pilkada serentak 2020 tertinggi, yaitu Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula. Namun selama pandemi, Bawaslu RU merevisi kembali dan memasukkan Maluku Utara pada level menengah, tidak laghi tertinggi.
"Persoalan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jauh hari sudah dirilih oleh Bawaslu RI. Kerawanan Pilkada 2020 di Maluku Utara di dua kabupaten, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula. Dimasa pandemi ini Bawaslu RI kembali merevisi IKP dan ditetapkan Maluku Utara masuk pada level menengah," kata Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin, Rabu (28/10)
Berdasarkan IKP, dua daerah tersebut tertinggi tingkat kerawanan pelanggaran, bukan berarti di daerah lain tidak ada pelanggaran. Menurutnya di daerah lain seperti Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan jiga ditemukan banyaj pelanggaran netraitas ASN. Adapun IKP yang dikeluarkan Bawaslu RI hanya melihat empat indikator yaitu kontestasi, partisipasi, penyelenggaraan dan kondisi sosial.
baca juga: 1.290 PPS Mulai Umumkan DPT Pilkada Serentak Riau 2020
"Empat faktor inilah yang dijadikan indikator sehingga Bawaslu RI menetapkan Sula dan Halmahera Utara menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi," tambahnya.
Ia juga mengingatkan kepada para petugas Bawaslu di kabupaten dan kota termasuk penyelenggara di tingkat bawah untuk melakukan pengawasan secara profesional dan tidak bermain mata dengan pasangan calon. (OL-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved