KONTRAKTOR asal Prancis, Egis Rail, menjadi perusahaan yang akan menyusun perencanaan sistem transportasi angkutan umum massal perkotaan di Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Karo, atau kawasan Mebidangro, Provinsi Sumatra Utara.
Nota kesepahaman (MoU) proyek telah ditandatangani antara keempat kepala daerah dengan lembaga dan kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana, Rabu (28/10). MoU tersebut mengenai Perencanaan Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan atau Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP).
"Agence Francaise de Development (AFD) telah menyiapkan perusahaan Prancis, Egis Rail, untuk mempersiapkan dokumen SUMP tersebut," ungkap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Rabu (28/10). AFD merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam hal itu.
Egis Rail disebut merupakan perusahaan global yang terlibat dalam banyak proyek di 75 negara. Proyek-proyek yang dikerjakannya berhubungan dengan berbagai infrastruktur, seperti bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik.
Egis Rail akan membuat masterplan atau rencana induk mengenai sistem transportasi angkutan massal yang cocok diterapkan di Sumut, khususnya kawasan Mebidangro. "Nanti mereka (Egis Rail) yang akan memberi masukan kepada Bappenas," imbuh Gubernur.
MoU yang telah diteken para kepala daerah di kawasan Mebidangro antara lain berisi dukungan mereka terhadap kebijakan dalam penanganan emisi mobilitas perkotaan untuk mewujudkan transportasi rendah karbon yang berkelanjutan. Ada pula mewujudkan akses yang aman pada sistem transportasi massal, rendah karbon, selamat, bersih, andal, dan terjangkau sebagai salah satu kebutuhan dasar di kawasan.
Poin lain yaitu memprioritaskan sistem mobilitas perkotaan berkelanjutan di Kawasan Mebidangro yang mengintegrasikan transportasi publik, pengguna sepeda, pejalan kaki, dan solusi rendah karbon dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan alokasi anggaran publik. Berikutnya, memperkuat perencanaan dan implementasi mobilitas perkotaan yang partisipatif melalui koordiansi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat.
AFD Office Senior Program Manager for Infrastructure, Martin Lemenager, dalam keterangan resmi mengatakan, pihaknya telah membantu banyak negara untuk memberikan konsultasi dan sebagainya, dalam pembangunan infrastruktur. "Kami juga sejak 2005 telah ada di Indonesia, dimulai dari proyek pascatsunami Aceh dan berlanjut hingga sekarang," ujarnya.
Pjs Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho memastikan pemerintah kota mendukung penuh rencana pengoperasian angkutan umum massal perkotaan di Kawasan Mebidangro yang diinisiasi Pemprov Sumut. "Kehadiran angkutan massal ini akan dapat mengatasi kemacetan yang selama ini sering terjadi, terutama di Kota Medan," ujarnya.
Sebagai langkah awal, jelas dia, terlebih dahulu memang perlu dilakukan kajian awal agar rencana pengoperasian angkutan massal ini lebih matang dan cepat direalisasikan. Lihat saja Palembang yang saat ini sudah memasuki tahap pelaksanaan serta Bandung yang sudah selesai tahap perencanaan dan tinggal pelaksanaan.
"Untuk Kota Medan, kemungkinan kajian awalnya selesai pada September atau Oktober 2021," ungkapnya. Setelah itu akan diikuti dengan kajian lain, seperti menghadirkan LRT, MRT, atau bus besar, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan. (OL-14)
