Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD Provinsi Kalteng yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) studi banding ke Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kalsel di DPRD Kalimantan Selatan, Senin (26/10).
Studi banding yang dipimpin oleh Ketua KPP Kalteng , Andina Thresia Narang juga diikuti Wakil Ketua III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Adjeh dan anggota dewan perempuan .
"KPP Kalteng terdiri dari 15 orang anggota , sedangkan KPPI Kalsel merupakan gabungan dari anggota legislatif perempuan dan aktivis politik perempuan non legislatif atau perwakilan partai politik atau parpol," kata Faridawaty, melalui pesan WhatsApp, Senin (26/10).
Dijelaskan Faridawaty, keduanya sama-sama memperjuangkan keaktifan peran perempuan baik dalam parlemen maupun pemerintahan akan semakin meningkat kuantitas atau jumlahnya dan kualitasnya.
"Saat ini banyak perempuan enggan terlibat dalam politik karena terkendala faktor ijin dari suami, juga adanya biaya-biaya yang diakibatkan dari kegiatan keaktifan," ungkap Faridawaty yang juga Ketua DPW Partai NasDem Kalteng.
Untuk itu kata Faridawaty, masih diperlukannya sosialisasi maupun pendidikan politik bagi kaum perempuan terutama terkait tentang tata kelola bernegara, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan serta perjuangan kebijakan, perlindungan hukum dan lainnya yang lebih berpihak kepada kaum perempuan dan anak serta lansia. (OL-13)
Baca Juga: Jelang Libur Panjang, ASN DKI diminta Tak Keluar Kota
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved