Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ANGGOTA DPRD Provinsi Kalteng yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) studi banding ke Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kalsel di DPRD Kalimantan Selatan, Senin (26/10).
Studi banding yang dipimpin oleh Ketua KPP Kalteng , Andina Thresia Narang juga diikuti Wakil Ketua III DPRD Kalteng Faridawaty Darland Adjeh dan anggota dewan perempuan .
"KPP Kalteng terdiri dari 15 orang anggota , sedangkan KPPI Kalsel merupakan gabungan dari anggota legislatif perempuan dan aktivis politik perempuan non legislatif atau perwakilan partai politik atau parpol," kata Faridawaty, melalui pesan WhatsApp, Senin (26/10).
Dijelaskan Faridawaty, keduanya sama-sama memperjuangkan keaktifan peran perempuan baik dalam parlemen maupun pemerintahan akan semakin meningkat kuantitas atau jumlahnya dan kualitasnya.
"Saat ini banyak perempuan enggan terlibat dalam politik karena terkendala faktor ijin dari suami, juga adanya biaya-biaya yang diakibatkan dari kegiatan keaktifan," ungkap Faridawaty yang juga Ketua DPW Partai NasDem Kalteng.
Untuk itu kata Faridawaty, masih diperlukannya sosialisasi maupun pendidikan politik bagi kaum perempuan terutama terkait tentang tata kelola bernegara, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan serta perjuangan kebijakan, perlindungan hukum dan lainnya yang lebih berpihak kepada kaum perempuan dan anak serta lansia. (OL-13)
Baca Juga: Jelang Libur Panjang, ASN DKI diminta Tak Keluar Kota
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Dalam sepekan Operasi Kepolisian Sikat 1 Intan 2025 yang dilaksakana oleh Polda Kalse, sebanyak 135 orang preman berhasil ditangkap.
Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan diminta melakukan berbagai inovasi guna menggalang masuknya investor ke daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved