Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, terus mengawasi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bangka Barat. Hingga kini, belum ditemukan adanya ASN terlibat dalam kampanye pasangan calon yang menjadi kontestan,
Hal tersebut diungkapkan Korp Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Bangka Barat Anas Ekariva Asmara. "Kalau yang sudah kami pantau, sampai hari ini tidak ada," kata Anas. Minggu 25/10).
Menurut Anas, dalam pantauan pihannya ASN ataupun Pegawai Harian Lepas (PHL) di Bangka Barat masih bersikap netral. Karena tidak ditemukan
terlibat politik praktis. "Like foto sosmed atau menghadiri acara kampanye kemudian tepat pelaksanaan kampanye pun tidak ada sampai saat ini," imbuhnya.
Ditambahkan Anas sejauh ini belum ada ASN atau PHL yang mencoba hadir ke pelaksanaan kampanye, mendukung salah satu paslon, ataupun menunjukkan ketidaknetralannya baik di sosmed ataupun secara langsung. "Akan terus kami awasi, jika nanti ada kami temukan akan segera kami tindak lanjuti,"ucap dia (R-1)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved