Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Bali secara resmi membuka Pendidikan Politik 2020 di Hotel Intercontinental Jimbaran Bali, Minggu
(25/10).
Sekitar 200 orang mengikuti pendidikan politik kali ini. Mereka berasal dari kader partai, pengurus partai, dari seluruh kabupaten dan kota di Bali.
Pendidikan Politik dibuka oleh Sekretaris DPW Partai NasDem Bali Nyoman Winata mewakili Ketua DPW Partai NasDem Bali Julie Sutrisno Laiskodat yang berhalangan hadir karena berbagai tugasnya sebagai isteri Gubernur NTT.
Baca juga: NasDem Kalteng Perkenalkan Paslon Sugianto-Edy
Dalam arahannya, Winata mengatakan, NasDem bisa hadir sebagai partai politik di Indonesia dan di Bali pada khususnya dengan membawa nilai-nilai yang besar dan membawa perubahan dalam konstelasi politik di Indonesia.
"Partai kita adalah politik tanpa mahar. Ini kita buktikan saat kita mengusung calon-calon kita di kabupaten kota. Saya sendiri saksinya. Kita juga mengusung politik gagasan dan juga koalisi tanpa syarat," ujarnya.
Menurutnya, inilah tiga poin penting yang terus dipertahankan NasDem. Ketiga poin penting ini merupakan sebuah tatanan politik di negeri Indonesia.
"Ini yang perlu kita banggakan. Melalui pendidikan politik, kita juga ingin terjadinya kaderisasi terhadap kader-kader muda kita yang potensial. Kita bisa tawarkan nanti kepada masyarakat kita di seluruh pulau dewata ini untuk menjadi wakil kita di legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu, sebagai organisasi dan partai politik kita bisa dinyatakan berhasil bukan cuma dari program-program kerja kita melainkan kita juga diukur tentang bagaimana organisasi itu dapat melakukan suksesi kepada generasi muda ke depannya. Jadi output dari kegiatan pada hari ini selain melahirkan atau melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader milenial secara khusus," paparnya.
Selain itu, dalam pendidikan politik kali ini, NasDem juga ingin di saat situasi pandemi yang mengakibatkan keterpurukan di berbagai sektor kehidupan termasuk ekonomi untuk melihat pentingnya juga UMKM dalam menjaga perputaran ekonomi khususnya di Bali.
"Hari ini, secara khusus, akan ada pengarahan bagaimana kita melakukan dukungan terhadap pengembangan UMKM di masyarakat kita menghadapi situasi sulit seperti ini dan ini juga diharapkan menjadi manfaat atau efek elektoral nanti bagi Partai NasDem ke depannya," ujarnya.
Ia juga menitipkan pesan khusus dari Prananda Paloh. Pilkada juga sudah di ujung pintu. NasDem juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawal pesta demokrasi ini agar menjadi Pilkada yang jujur, adil dan berintegritas.
"Itu tanggung jawab kita di Pilkada ini, juga menjadi pemanasan bagi Pileg 2024. Ini adalah pesan khusus dari kakak Prananda Paloh," ujarnya. (OL-1)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved