Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
APARATUR sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, merupakan satu di antara elemen yang wajib dites urine. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi potensi penggunaan konsumsi narkoba di kalangan aparatur pemerintah.
Asisten Daerah I Setda Kabupaten Cianjur, Asep Suparman, menjelaskan tes urine sekaligus sosialisasi program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) rutin dilaksanakan kepada kalangan ASN. Agenda itu sebagai upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai pemerintah.
"Di lingkungan ASN sampai saat ini kita sudah mulai melaksanakan tes urine dan sosialisasi," terang Asep, Kamis (22/10).
Pelaksanaan tes urine dan sosialisasi P4GN bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Cianjur. Untuk hasil tes urine, Asep menyerahkan sepenuhnya kepada BNNK sebagai lembaga resmi bentukan pemerintah yang konsen terhadap penindakan penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba.
"Hasilnya (tes urine) nanti ada di BNNK yang lebih berwenang," tutur Asep.
Saat ini di Kabupaten Cianjur terus dibentuk Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba atau Desa/Kelurahan Bersinar. Pemkab Cianjur mengapresiasi program tersebut karena melibatkan langsung partisipasi masyarakat mengawasi dan memerangi narkoba.
"Sudah dibentuk sampai ke kecamatan dan pokja desa. Jadi, petunjuk pelaksanaan dan pedoman, kita juga koordinasi dengan BNNK," jelas Asep.
Asep berharap terbentuknya Desa/Kelurahan Siaga bisa menekan frekuensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Asep tak memungkiri memberantas narkoba bukan perkara mudah.
"Butuh perjuangan keras. Untuk mendukung berbagai upaya itu, kita sudah mengeluarkan regulasi-regulasi berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kita gerakan semua potensi-potensi. Termasuk memberikan pemahaman pentingnya ketahanan keluarga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba," pungkasnya.
Di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cianjur Kota merupakan satu di antara enam daerah yang cukup tinggi tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pihak kecamatan pun sudah membentuk Satgas Antinarkoba di lima desa dan enam kelurahan di wilayah itu.
"Keberadaan Satgas Antinarkoba ini tentu untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran kasus narkoba di Kecamatan Cianjur. Kita terus berupaya agar nol kasus," kata Camat Cianjur, Tom Dani Gardiat, Kamis (22/10).
Tom menyebut angka peredaraan dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Cianjur paling tinggi di Kabupaten Cianjur. Karena itu, di wilayah-wilayah perbatasan dibuat pagar betis. "Ini untuk menangkal masuknya narkoba ke wilayah kami," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: KPK Tetapkan Dirut PT PAL Tersangka Kasus PT DI
Pemerintah diminta berhati-hati dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Sebab, rentan ditunggangi oleh oknum aparat penegak hukum tidak bertanggung jawab.
Penegasan ini disampaikan Listyo saat membahas pengawasan bagi mantan pengguna narkoba yang bebas dengan upaya keadilan restoratif atau restorative justice.
Polisi menemukan kandungan narkotika pada jasad wanita berinisial YY (46) yang mayatnya ditemukan membusuk tanpa busana dalam kamar mandi
Manajemen Kloud Sky Dining & Lounge di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, memberikan klarifikasi terkait penggerebekan oleh Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu.
BNN memperingatkan masuknya narkoba jenis NPS di Indonesia.
Poengky mendorong tindakan tegas kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved