Di Perbatasan NTT-Timor Leste Banyak Pemilih akan Hilang Hak Suara

BANYAK pemilih di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur terancam kehilangan hak suara pada pilkada serentak 9 Desember 2020 karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E).

Komisioner KPU Timor Tengah Utara, Saleh Funan mengatakan pemilih tersebut diketahui dari penelusuran petugas PPS dan PPK sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pekan lalu.

"Kami menemukan sejumlah pemilih tidak bisa masuk dalam DPT karena secara faktual pemilih tersebut tidak mengantongi dokumen seperti KTP-E," kata Saleh Funan, Senin (19/10). Sesuai aturan, hanya pemilih yang memiliki KTP elektronik yang berhak menyalurkan hak suaranya pada pilkada.

Untuk bisa menyalurkan hak suara pemilih tersebut, menurut Saleh, KPU telah berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk selanjutnya dilakukan perekaman KTP elektronik.

Namun, itupun tidak menjamin warga tersebut bisa memilih pada pilkada 9 Desember 2020. "Kalau Bawaslu merekomendasikan mereka warga asli Timor Tengah Utara dan bisa ikut pilkada," ujarnya. Jika tidak ada rekomendasi, yang tidak punya KTP elektronik terancam tidak memilih.

Dia menambahkan, kampanye pilkada di kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste itu saat ini berjalan kondusif. Masing-masing pasangan calon masih melakukan kampanye tatap muka di desa-desa dengan jumlah massa tidak boleh lebih dari 50 orang untuk mencegah penyebaran virus korona. Secara umum kampanye pilada di sembilan di NTT juga berlangsung kondusif. (OL-13)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Muhamad Fauzi