Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PENYELESAIAN surat ijo atau surat keterangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) terus menjadi persoalan di tengah masyarakat Kota Surabaya, Jawa Timur. Masalah ini juga menjadi persoalan bagi warga RW 02 Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo.
Oleh karena itu, warga berharap melalui pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman (Maju) yang didukung delapan partai termasuk NasDem, masalah tersebut segera terselesaikan.
"Harapan kami jika Pak Machfud Arifin (MA) terpilih, (pelepasan) surat ijo bisa terealisasikan, khususnya untuk warga sini," ujar Purwanto, Tokoh Masyarakat RW 02 Kelurahan Ngagel, Wonokromo, Selasa (13/10).
Lebih lanjut, ia mengatakan komitmen pelepasan surat ijo sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Namun faktanya, hingga saat ini masalah tersebut belum bisa diselesaikan oleh Pemkot Surabaya.
"Karena janji-janji masalah ini (surat ijo) sudah ada sejak 10 tahun yang lalu dan hasilnya ya begitu," terangnya.
Sementara itu, Tokoh Pemimpin Surabaya yang dikenal peduli, Machfud Arifin menilai persoalan surat ijo sangat mudah untuk diselesaikan. Bahkan, Cak Machfud menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan surat ijo di Surabaya.
"Surat ijo itu sudah jadi komitmen saya. Saya akan jadi yang terdepan untuk menyelesaikan surat ijo bersama warga Surabaya. Sudah saya tulis di buku dan tabloid saya," tegas pria kelahiran Ketintang tersebut.
Cak Machfud juga menuturkan penyelesaian surat ijo hanya menunggu keinginan dari pemimpin pemerintahan Surabaya. Menurutnya, kendati status tanah dari surat ijo dapat dilepaskan kepada warga kendati milik negara.
"Kalau wali kotanya gak mau ya gak bisa. Surat ijo kan aset negera, kita minta pelepasan ke negara. Kalau cuman memberatkan retribusi uang segitu saja buat apa? Yang penting untuk rakyat dulu," terang mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim Jokowi-Ma'ruf ini.
Terakhir, Cak Machfud pun kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan surat ijo demi kepentingan warga Surabaya. Menurutnya, pemerintah hadir untuk memudahkan kehidupan masyarakat.
"Ini demi warga. Tidak usah disuruh, saya pasti hadir untuk menyelesaikan persoalan itu karena memang saya mengikuti kontestasi ini atas dasar keinginan untuk mengabdi dan melayani kepentingan serta kebutuhan masyarakat Kota Surabaya," pungkasnya. (RO/OL-09)
Hingga Mei 2025, KAI Logistik Wilayah Timur telah mengelola lebih dari 756 ribu ton barang melalui berbagai lini bisnisnya.
Tim dari berbagai daerah dan kalangan masyarakat berpartisipasi dalam babak kualifikasi regional Surabaya, dengan total 220 peserta yang bertanding secara langsung.
Kota Surabaya sukses merebut medali emas di cabang olahraga berkuda memanah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025. Medali emas pertama Surabaya di cabang berkuda memanah.
Program diskon tarif tol sebesar 20% ini, sambung Ria, hanya berlaku untuk perjalanan menerus bagi seluruh jenis golongan kendaraan yang menggunakan uang elektronik dengan saldo cukup.
Daswar Marpaung Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung menyatakan, industri otomotif kini bergerak lebih cepat dari sebelumnya.
Acara yang diadakan di Superhouse Surabaya, Jawa Timur, berhasil menggerakkan 150 orang untuk melakukan senam sehat bersama yakni jenis senam aerobik yang dilanjutkan dengan line dance.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved