Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERINGATAN HUT Otonomi Kabupaten Lembata ke 21, Senin (12/10/2020) digelar Pemeritah setempat dengan sangat sederhana. Pemda memilih memperingati HUT Otonomi Lembata di lokasi wisata pantai Lewolein Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sunur menyampaikan ikhtiarnya menyelesaikan pembangunan infrastruktur dengan dana pinjaman daerah senilai 400 miliar rupiah yang kini sedang diajukan. Sehingga pemimpin yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Kabupaten Lembata, focus membangun infastrukutur ekonomi dan social warga Lembata.
Pengerjaan infrastruktur jalan yang akan dituntaskan Pemda Lembata itu menyasar ruas jalan yang tidak tersentuh proyek Provinsi dan Proyek Nasional.
"Kita juga berdoa saat Otonomi ini, usulan permohonan proposal kita untuk pinjaman daerah total Rp. 400 miliar itu, bisa dikabulkan. Kalau bisa dikabulkan maka seluruh infrastruktur yang tadi saya gambarkan, itu semuanya selesai kita kerjakan. Supaya pemimpin yang melanjutkan, tugasnya memelihara," ujar Bupati Sunur.
Dikatakan, jika pengerjaan infrastruktur melalui mekanisme pinjaman daerah, maka uang daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur ekonomi dan social rakyat.
"Sehingga uang kita nanti tidak dibelanjakan untuk jalan, tapi meningkatkan infrastruktur ekonomi rakyat dan infrastruktur social," ujar Bupati Sunur.
Bupati Sunur menjelaskan, Uang Pinjaman daerah senilai Rp400 Miliar, akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang membelah jalur tengah. Mulai dari Desa Dikesare menuju Wade melewati beberapa Desa. Terus segmen jalan dari Waikomo-Uruor sampai ke Wulandoni, Waikomo-Puor tembus ke Wulandoni. Ruas jalan Atadei memutar ke arah Wulandoni dan Desa Dulir.
"Berarti Fokus kita mulai membelah. Yang tadi ruas jalan sentral diambil alih jalan negara dan jalan Propinsi di bagian pesisir, nah Kabupaten sekarang mengurus dari 21 keatas. Itu kita sudah focus ke jalur-jalur tengah. Jadi dari Dikesare tembus ke Wade, berarti melewati beberapa desa yang ada. Terus dari Waikomo-Uruor sampai ke Wulandoni, Waikomo-Puor tembus ke Wulandoni. Atadei putar Wulandoni dan desa Dulir. Nah ini menjadi fokus kita membangun infrastruktur," papar Bupati Sunur.
HUT otonomi Lembata ke 21 hanya diisi dua acara protokoler yakni pembacaan naskah memorandum 7 Maret 1954 oleh para Camat se Kabupaten Lembata, dilanjutkan dengan Sambutan Ketua DPRD dan Bupati.
Selebihnya, peringatan HUT Otonomi Lembata ke 21 diisi dengan aksi bersih bersih pantai dan nyanyian lagu dan karoke oleh para Kepala Dinas, Camat serta undangan.
Bupati Sunur menjelaskan, di sisa masa kepemimpinannya, diperlukan kebersamaan sebagaimana spirit Lembata Taan Tou (Bersatu-red).
"Taan Tou (Bersatu-red) itu bukan menggambarkan kita hanyaa saling kerjasama tetapi harus lebih diperluas lagi, itu pernyataan budaya kita. Sosial budaya kita perlu lakukan harmonisasi. Harmonisasi itu bukan hanya kita dengan kita dalam semangat kerja kita, tapi juga dengan lingkungan, juga alam," ujar Sunur. (OL-13)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Menindaklanjuti imbauan Mendagri, Apkasi memobilisasi gotong royong dari pemerintah kabupaten anggota, mitra kerja, hingga masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin puji GKR Hemas lewat peluncuran buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI” yang menegaskan semangat keadilan daerah dan intelektual.
GKR Hemas tegaskan perjuangan memperkuat DPD RI demi keadilan daerah saat meluncurkan buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Pada 16 Juni 2025, Vietnam mengadopsi amendemen konstitusi yang bersejarah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved