Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PERINGATAN HUT Otonomi Kabupaten Lembata ke 21, Senin (12/10/2020) digelar Pemeritah setempat dengan sangat sederhana. Pemda memilih memperingati HUT Otonomi Lembata di lokasi wisata pantai Lewolein Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sunur menyampaikan ikhtiarnya menyelesaikan pembangunan infrastruktur dengan dana pinjaman daerah senilai 400 miliar rupiah yang kini sedang diajukan. Sehingga pemimpin yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Kabupaten Lembata, focus membangun infastrukutur ekonomi dan social warga Lembata.
Pengerjaan infrastruktur jalan yang akan dituntaskan Pemda Lembata itu menyasar ruas jalan yang tidak tersentuh proyek Provinsi dan Proyek Nasional.
"Kita juga berdoa saat Otonomi ini, usulan permohonan proposal kita untuk pinjaman daerah total Rp. 400 miliar itu, bisa dikabulkan. Kalau bisa dikabulkan maka seluruh infrastruktur yang tadi saya gambarkan, itu semuanya selesai kita kerjakan. Supaya pemimpin yang melanjutkan, tugasnya memelihara," ujar Bupati Sunur.
Dikatakan, jika pengerjaan infrastruktur melalui mekanisme pinjaman daerah, maka uang daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur ekonomi dan social rakyat.
"Sehingga uang kita nanti tidak dibelanjakan untuk jalan, tapi meningkatkan infrastruktur ekonomi rakyat dan infrastruktur social," ujar Bupati Sunur.
Bupati Sunur menjelaskan, Uang Pinjaman daerah senilai Rp400 Miliar, akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang membelah jalur tengah. Mulai dari Desa Dikesare menuju Wade melewati beberapa Desa. Terus segmen jalan dari Waikomo-Uruor sampai ke Wulandoni, Waikomo-Puor tembus ke Wulandoni. Ruas jalan Atadei memutar ke arah Wulandoni dan Desa Dulir.
"Berarti Fokus kita mulai membelah. Yang tadi ruas jalan sentral diambil alih jalan negara dan jalan Propinsi di bagian pesisir, nah Kabupaten sekarang mengurus dari 21 keatas. Itu kita sudah focus ke jalur-jalur tengah. Jadi dari Dikesare tembus ke Wade, berarti melewati beberapa desa yang ada. Terus dari Waikomo-Uruor sampai ke Wulandoni, Waikomo-Puor tembus ke Wulandoni. Atadei putar Wulandoni dan desa Dulir. Nah ini menjadi fokus kita membangun infrastruktur," papar Bupati Sunur.
HUT otonomi Lembata ke 21 hanya diisi dua acara protokoler yakni pembacaan naskah memorandum 7 Maret 1954 oleh para Camat se Kabupaten Lembata, dilanjutkan dengan Sambutan Ketua DPRD dan Bupati.
Selebihnya, peringatan HUT Otonomi Lembata ke 21 diisi dengan aksi bersih bersih pantai dan nyanyian lagu dan karoke oleh para Kepala Dinas, Camat serta undangan.
Bupati Sunur menjelaskan, di sisa masa kepemimpinannya, diperlukan kebersamaan sebagaimana spirit Lembata Taan Tou (Bersatu-red).
"Taan Tou (Bersatu-red) itu bukan menggambarkan kita hanyaa saling kerjasama tetapi harus lebih diperluas lagi, itu pernyataan budaya kita. Sosial budaya kita perlu lakukan harmonisasi. Harmonisasi itu bukan hanya kita dengan kita dalam semangat kerja kita, tapi juga dengan lingkungan, juga alam," ujar Sunur. (OL-13)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk memperbaiki Parung Panjang.
PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), pelopor layanan komunikasi satelit di Indonesia, mengambil langkah penting dalam memperkuat infrastruktur teknologi satelit nasional.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pemerintah pusat sedang menyiapkan pembangunan tanggul laut sepanjang 20 kilometer.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, menekankan pentingnya adopsi teknologi survei dan pemetaan secara masif
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved