BNPP Soroti Urgensi Perbaikan Infrastruktur Jalan di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Makhruzi Rahman, menyoroti urgensi perbaikan infrastruktur jalan serta ancaman serius peredaran narkotika lintas negara Indonesia-Papua Nugini. Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

Makhruzi menegaskan, meski PLBN Yetetkun saat ini masih berstatus tipe C, fungsinya sangat krusial sebagai wajah negara di beranda terdepan Indonesia-Papua Nugini (PNG). Namun, ia mencatat aksesibilitas menuju lokasi masih memprihatinkan.

“Kondisi jalan berbatu dan potensi longsor di sejumlah titik ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Tanpa akses yang layak, pelayanan lintas batas dan mobilitas ekonomi masyarakat tidak akan berjalan optimal,” ujar Makhruzi melalui keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Baca juga : 7 PLBN telah Rampung Dibangun Kementerian PU-Pera

Makhruzi mengatakan pihaknya berencana memperkuat fungsi sosial PLBN tidak hanya sebagai pintu perlintasan, tetapi juga pusat layanan masyarakat. Salah satu program yang diusung adalah pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“SPPG ini nantinya akan difokuskan untuk ibu hamil dan penanganan anak stunting di wilayah perbatasan. Kita ingin kehadiran negara melalui PLBN benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar),” jelas Makhruzi.

Sementara itu, Kapolres Boven Digoel, AKBP Wisnu Perdana, melaporkan adanya pergeseran pola kriminalitas di wilayah tersebut yang kini mengarah pada perdagangan ilegal narkotika.

Baca juga : Kominfo: BTS 4G Dukung Pengamanan Pos Lintas Batas Negeri

“Kami mencermati adanya fenomena barter ganja dengan bahan makanan di perbatasan. Hal ini berdampak serius karena sudah mulai menyasar anak-anak usia sekolah. Ini membutuhkan perhatian lintas sektor yang berkelanjutan,” ungkap Wisnu.

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat di perbatasan saat ini mengalami kendala akibat terbatasnya pasokan BBM, sementara ketergantungan masyarakat terhadap mobilitas kendaraan sangat tinggi.

Kepala Kampung Yetetkun, Jeremias, menyambut baik komitmen BNPP namun tetap menekankan kebutuhan mendasar lainnya seperti perumahan layak huni, akses pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal.

Ia juga mengapresiasi peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan. “Kehadiran TNI-Polri sangat membantu masyarakat kami sehingga kehidupan di Distrik Ninati dapat berjalan dengan aman dan tenteram,” ujarnya. (H-2)