Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN buruh di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengepung kantor Pemkab Karawang. Mereka menuntut UU Cipta Kerja untuk dicabut atau dibatalkan.
Sejak pagi hari para buruh berdatangan ke Kantor Pemkab Karawang dari seluruh kawasan industri dan zona industri. Mereka berkonvoi untuk menarik massa berunjukrasa.
Tak hanya buruh, sejumlah mahasiswa, organisasi kepemudaan turut bergabung untuk mengepung kantor Pemkab Karawang.
""Dalam UU tersebut UMK dihapus, dan acuan nilai upah di Karawang harus berdasarkan UMP. Hal ini jelas merugikan kami karena UMK Karawang telah tembus angka Rp4,5 juta, sementara UMP Jabar hanya Rp1,8 juta," ujar Farida salah satu buruh, Rabu (7/10).
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang, Ferri Nuzarli menambahkan, UU Cipta Kerja sangat merugikan pekerja karena ada beberapa pasal yang mengebiri hak-hak pekerja.
Ferri juga memastikan buruh dari Karawang akan turut serta dalam aksi mogok nasional di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020.
Sementara itu seorang perwakilan Mahasiswa Karawang, Dharma Febrian mengatakan UU Cipta Kerja telah merampas kebebasan hak untuk melindungi warga negara dan alamnya.
"Bagaimana bisa, UU Cipta Kerja ini justru menghilangkan tanggungjawab perusahaan atas kerusakan lingkungan. (OL-13)
Baca Juga: Pukat UGM: RUU Cipta Kerja Bermasalah dari Proses Hingga Substansi
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved