Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Eva Yuliana mengaku salut atas keberhasilan Polda DIY menerapkan Electronic Policing (E-Policing) di kerja-kerja layanan publik mereka.
Sebagai salah satu target menuju Indonesia Emas 2045, Polri memang menempatkan program E-Policing sebagai progam andalan. Setidaknya, program inovatif tersebut telah dilaksanakan dengan baik di Polda DIY.
"Saya sendiri menyaksikan dan membuktikannya. Betapa penerapaan E-Policing di Polda DIY memang sudah berjalan dengan sangat baik. Cepat, akurat, transparan, dan terutama tepat guna. Satu contoh, tidak lebih 10 menit, layanan pembuatan SIM bisa langsung jadi. Dengan begitu, masyarakat bisa sangat terbantu untuk melakukan aktivitas atau kerja yang lain. Tidak lagi bertele-tele dengan antrian yang panjang," ujar Eva setelah melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Kantor Samsat Polda DIY, Jumat (2/10).
Baca juga: Uskup Ruteng Teken MoU Masalah Geotermal Wae Sano
Atas dasar pengalaman kunjungan kerjanya tersebut, anggota Fraksi NasDem DPR RI itu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar.
Berkat tangan dingin kepemimpinannya, Polda DIY mesti diakui menjadi satu diantara jajaran kepolisian lain di Indonesia yang sudah berhasil menjalankan program E-Policing.
Eva juga mengapresiasi Dirlantas Polda DIY, AKBP Iwan Saktiadi yang telah berhasil mengimplementasi program E-Policing bersama anggota kepolisian lain di kesatuannya.
"Selain cepat dan akurat, layanan pembuatan atau perpanjangan SIM dengan program E-Policing ternyata juga sangat efektif efisien. Betapa tidak, karena sudah terkoneksi secara online dengan data kependudukan di catatan sipil (dukcapil), proses layanan administratifnya juga bisa dilakuan secara online. Selanjutnya, kartu secara fisik bisa diambil kapan pun setelah jadi," jelas Eva yang mengaku mendapat penjelasan panjang lebar dari Dirlantas Polda DIY di sela-sela kunjungannya ke sejumlah aktivitas layanan E-Policing di Markas Polda (Mapolda) DIY.
Yang paling membanggakan, menurut Eva, layanan sistem E-Policing saat ini sangat sejalan dengan penerapaan protokol kesehatan di masa pandemi
covid-19.
E-Policing bisa sangat mengeliminasi perjumpaan dan kerumunan orang saat terjadi antrean.
Lebih jauh, Eva menjelaskan, bukan hanya E-Policing di layanan SIM, Dirlantas Polda DIY juga telah menerapkan E-Policing di bidang layanan Electronic Traffic Law Enforcement. Atau, sistem tilang elektronik. Sejumlah besar kamera visual yang terpasang di sudut-sudut jalan bisa secara efektif mengurangi sistem tilang konvensional yang sangat memungkinkan terjadinya perjumpaan serta kerumunan.
"Inovasi seperti ini tentu sangat bagus diterapkan di Yogyakarta yang tingkat aktivitas dan lalu lintas warganya demikian tinggi. Demikian pun dengan tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan yang melintas. Dan sekali lagi, saya tegaskan, hal ini sangat sejalan dengan penerapan protokol pencegahan covid di masa pandemi seperti saat ini," tandas Eva. (OL-1)
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
Polda Sumut mengerahkan sedikitnya 11.417 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait.
kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.
Dari 58 kantong jenazah yang diterima RS Bhayangkara sejak 27 November 2025, 33 jenazah telah teridentifikasi melalui data primer dan sekunder serta sudah diserahkan kepada keluarga.
Polda Jabar juga menyediakan 128 personel dari satuan SAR Brimob yang meliputi unit SAR, K9, serta pengemudi kendaraan rescue.
Polisi bertindak setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa JM hendak membawa sabu menuju Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulteng, menggunakan jasa rental angkutan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta warga tetap menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved