NasDem dan Golkar akan Ajukan Angket Anggaran Kota Makassar

PENOLAKAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi bola panas. Lantaran Fraksi Partai NasDem dan Golkar berencana mengajukan Hak Angket terhadap penggunaan anggaran di Pemkot Makassar.

Hal itu disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar dari Partai NasDem, Mario David, Kamis (1/10). Menurutnya, apa yang dilakukan Pemkot Makassar itu, tidak mengacu pada ketentuan yang diatur dalam instruksi presiden dan peraturan menteri dalam negeri, bahwa semua anggaran 2020 diharapakan fokus untuk penangan Covid-19.

"Selain itu, juga untuk penanganan kesehatan. Lalu bagaimana membuat jaring pengaman sosial, dan bagaimana ekonomi daerah berputar dengan proyek-proyek dan belanja daerah yang padat karya yang  langsung dinikmati masyarakat," ungkap Mario.

Tapi kenyataannya, jelas Mario, Pemkot Makassar dalam berkas dokumen kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan, tidak sama sekali menyentuh atau menyebut, anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.

"Bayangkan mereka mau beli mobil confektor sampah dengan harga Rp60 miliar. Ngapain kita urus sampah, sementara ada orang kelaparan dan juga PHK tinggi. Kemudian mereka mau membuat lahan parkir bertingkat  dengan anggaran kurang lebih Rp30 miliar. Untuk apa itu?" tukas Mario

Pemkot juga, lanjutnya, dalam usulannya itu, mau buat pendestarian jalan landmark. "Untuk apa itu semua? Uang ratusan miliar padahal rakyat kita kelaparan. Butuh bantuan sembako belikan masker, belikan hand sanitizer. Coba bukakan lapangana kerja untuk UMKM. Kita sebaiknya berikan stimulasi untuk mereka bisa bertahan dalam masa pandemi ini. Jadi kita tidak dapat titik temu makanya kita tolaklah itu usulan APBD-Perubahan," lanjut Mario.

Lebih jauh, ia menjelaskan DPRD Kota Makassar sedang menggodok hak angket untuk menyelidiki penggunaan anggaran Kota Makassar. "Kami tidak boleh tinggal diam, kami akan menyelidiki penggunaan-penggunaan anggaran mereka dalam bentuk hak angket," ungkap Mario.

Untuk pengajuannya sendiri, Mario mengatakan, kemungkinan seminggu setelah reses. "Kami lagi reses ini seminggu. Mungkin minggu depan diajukan," tutupnya.

APBD Perubahan yang diusulkan Pemkot Makassar sendiri, nilainya hampir sama dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang jumlahnya mencapai Rp942 miliar, dari APBD pokok yang jumlahnya Rp1,7 triliun. (R-1)