Kamis 17 September 2020, 09:19 WIB

Kongkalikong Dengan Bapaslon, Tiga Petugas Panwas Dipecat

Hijrah Ibrahim | Nusantara
Kongkalikong Dengan Bapaslon, Tiga Petugas Panwas Dipecat

MI/Hijrah Ibrahim
Ketua Bawaslu Kota Ternate, Maluku Utara. Kifli Sahlan

 

TIGA orang yang bekerja sebagai pengawas Pilkada di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dipecat oleh Bawaslu karena diduga menerima suap dari bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate dari jalur independen. Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan mengatakan tiga orang yang dipecat adalah Komisioner Panitia Pengawas Kecamatan Ternate berinisial B, pengawas Pemilu Kelurahan berinisial A, dan staf Sekretariat Panwascam Ternate Tengah berinisial R.

"Berdasarkan aspek penindakan norma etik yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 dan Edaran Bawaslu Nomor 0072 tentang mandat untuk memberikan sanksi etik terhadap jajaran pengawasan pemilu di tingkat bawah, baik kecamatan, kelurahan maupun pengawas TPS, sudah jelas sesuai dengan prosedur terkait mandat yang diberikan kepada Bawaslu," ungkap Kifli, Rabu (16/9).

"Hari ini sudah ditindaklanjuti. Karena wilayah sekretariat adalah wilayahnya kepala sekretariat, bukan wilayah komisioner, jadi menindaklanjuti putusan itu adalah kepala sekretariat," ujar Kifli.

Pemecatan tiga orang tersebut itu dalam kasus berbeda-beda. Menurut Kifli, Komisioner Panwascam terlibat kasus penyuapan, sedangkan dua orang lainnya sengaja berkompromi dengan pasangan calon Walikota untuk mengubah angka-angka dukungan.

"Dalam hal ini menaikkan jumlah dukungan untuk memenuhi syarat dalam verifikasi faktual calon bakal calon perseorangan," bebernya.

baca juga: Petahana Gugur, Halmahera Selatan Memanas

Orang-orang yang dipecat itu langsunh diganti. Sebab tahapan Pilkada sudah berjalan sehigga Bawaslu tidak bisa membiarkan kekosonhan jabatan terlalu lama. Kifli pun memberikan peringatan kerasa kepada seluruh unsur pengawas agar tak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik.

"Kita ini merupakan lembaga yang memutuskan suatu pelanggaran, maka lebih menjaga identitas dan profesionalitas terutama dalam aspek etik, maka dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan jika terdapat lagi penyelenggara yang kedapatan melanggar kode etik maka akan ditindak sesuai dengan undang-undang," tegasnya.
(OL-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Selama 12 Jam, Merapi Luncurkan 81 Kali Lava Pijar

👤Agus Utantoro 🕔Jumat 05 Maret 2021, 08:08 WIB
Lava pijar tersebut meluncur sebanyak 81 kali dengan jarak luncur maksimal 1.200 meter ke arah barat...
Ist

Gubernur Sultra dan Kepala BKPM Lanjutkan Pembicaraa Aspal Buton

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Maret 2021, 07:00 WIB
Gubernur Sultra Ali Mazi ingin menjadikan Buton sebagai kawasan industri aspal Buton, yang menjadi bagian dari agenda strategis...
MI/Agus Utantoro

Pengadilan Tinggi Yogya Bebaskan Pasutri Terpidana Jual Beli Rumah

👤Agus Utantoro 🕔Jumat 05 Maret 2021, 06:46 WIB
Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan bandingnya membebaskan pasangan Agus Artadi-Yenni Indarto dari pidana yang dijatuhkan oleh...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya