Pilkada di Sulsel tanpa Calon Perseorangan

KEKUATAN partai politik di Sulawesi Selatan belum tergeser. Dalam ajang Pilkada 2020, dari 12 kabupaten dan kota yang menggelar pesta demokrasi itu, tidak satu pun daerah yang
menampilkan pasangan perseorangan.

Fenomena itu, menurut aktivis Jaringan Demokrasi Indonesia Sulawesi Selatan Abdul Rasyid, terjadi karena waktu yang singkat untuk mengumpulkan KTP sebagai bukti dukungan.

Sandungan berikutnya ialah verifikasi faktual yang menjadi kunci utama untuk menentukan nasib bakal calon dari jalur perseorangan.

“Ketika pencoblosan, dukungan itu juga akan dibuktikan di lapang an. Itu akan membuktikan kualitas pengumpulan KTP bisa diragukan,” tandasnya.

Lebih percaya kepada partai politik juga diperlihatkan pasangan Zainuddin-Aji Sumarno yang maju di Kabupaten Kepulauan Selayar. Semula, mereka hendak berkontestasi lewat jalur
perseorangan. Jumlah dukungan mencukupi dan KPUD menyatakan mereka lolos verifikasi.

Namun, pada masa pendaftaran bakal calon, ternyata pasangan ini memilih maju dengan dukungan partai politik. Mereka didukung koalisi Partai Demokrat, PKB, dan PKS.

“Kami pakai jalur parpol sebagai pengusung. Sementara itu, jalur perseorangan sebagai pendukung,” tutur Zainuddin. Masih di Sulawesi Selatan, pasangan calon tunggal muncul
di Gowa dan Soppeng. Sesuai aturan, KPUD setempat memutuskan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon.

“Sosialisasi perpanjangan kami laksanakan sampai 9 September dan perpanjangan pendaftaran 10-12 September,” kata anggota KPUD Gowa, Nuzul Fitri.

Riak pilkada juga terjadi di tubuh Partai Golkar Kabupaten Badung, Bali. Karena DPP Partai Golkar memutuskan tidak mengusung kader sendiri, puluhan pengurus desa, kecamatan,
kabupaten, dan provinsi asal daerah ini memilih mundur dari kepengurusan partai. (LN/OL/RF/AS/N-3)