Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PIHAK keamanan akan mengerahkan lebih dari 29 ribu personel untuk menjaga keamanan pelaksanaan Pilkada 2020 di Provinsi Sumatra Utara pada 9 Desember mendatang.
Kepala Biro Operasi Polda Sumut Komisaris Besar Makmur Ginting mengungkapkan, Polri dan TNI telah mematangkan kesiapan menjaga stabilitas keamanan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Sumut. "Polri menyiapkan 21.000 personel untuk pengamanan Pilkada dan didukung TNI sebanyak 8.146 personel," ujarnya, Jumat (28/8).
Jumlah polisi yang dikerahkan bahkan sudah menyentuh 2/3 total kekuatan Polda Sumut. Pengerahan kekuatan pun tidak menunggu sampai hari pemungutan suara.
Polda Sumut sudah melakukan pergeseran 1.200 personel ke Nias untuk memerkuat pengamanan di wilayah kepulauan tersebut. Termasuk di dalamnya Satuan Brimob. "Dari pengalaman kita, di sana (Kepulauan Nias) perlu pengawasan lebih," ujar Makmur.
Kepala Bagian Operasi Satuan Brimob Polda Sumut Komisaris Heriyono merinci pihaknya akan mengerahkan 11 Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk pengamanan Pilkada 2020 di provinsi itu. Mereka akan disebar di 23 kabupaten/kota di Sumut yang menyelenggarakan Pilkada 2020.
Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Martuani Sormin mengatakan dirinya sudah memerintahkan seluruh personel untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada. Dalam pelaksanaan pilkada, baik personel Polri maupun TNI, hanya bertugas melaksanakan pengamanan dan memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar dan menjaga suasana tetap kondusif.
"Untuk wilayah Sumut ada 17 kabupaten dan 6 kota yang melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, Selain petugas keamanan, masyarakat dan panitia juga harus memperhatikan protokol kesehatan," ujar Kapolda.
Sebelum mengerahkan mengerahkan personel untuk pengamanan Pilkada, Polda Sumut terlebih dahulu akan menggelar Operasi Mantap Praja Toba 2020. Operasi ini bertujuan memetakan setiap daerah pelaksana pilkada yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. (R-1)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Harga cabai merah saat ini hanya berkisar Rp16 ribu per kilogram di sejumlah sentra pasar di Sumut.
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Takbiran dapat digelar di masjid, musala, atau tempat yang sudah dipersiapkan.
Endi mengatakan, jumlah tersebut berasal dari sejumlah satuan kerja mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polda.
ENAM kepolisian daerah (polda) menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik serta libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Kehadiran kantor kepolisian itu untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng Kombes Parajohan Simanjuntak mengatakan, ekshumasi dilakukan berdasarkan permintaan keluarga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved