Senin 24 Agustus 2020, 21:30 WIB

DPRD Manggarai Barat Tetapkan Perda Perdagangan Orang

John Lewar | Nusantara
DPRD Manggarai Barat Tetapkan Perda Perdagangan Orang

MI/John Lewar
Penyerahan Perda perdagangan manusia dari ketua DPRD Editarsius Endi ke Bupati Manggarai Barat Drs.Agustinus Ch. Dula.

 

UNTUK mencegah kasus perdagangan orang baik dalam wilayah maupun antar pulau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan peraturan daerah (perda) yang melindungi hak asasi manusia.

Perda dimaksud agar tidak terjadi perdagangan manusia atau human traficking (perdagangan orang) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertangung jawab. Untuk itu dipandang penting dilakukan apalagi daerah ini sebagai pusat keramaian akibat dunia pariwisata.

"Penetapan ini sangat penting agar orang tidak seenaknya dengan berbagai modus apapun menawarkan sesuatu pekerjaan dengan legalitas yang tidak jelas hingga berujung pada kasus perdagangan manusia yang mengarah praktik protistusi atau sejenis lainnya, "tegas ketua DPRD Manggarai Barat Editarsius Endi, Senin (24/8) seusai menutup sidang.

Menurut Edi Endi, maraknya kasus perdagangan orang sehingga perlu dibuatkan Perda inisiatif DPRD No.16 tahun 2020, aturan yang melindungi hak asasi manusia terhadap upaya penjualan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Edi menegaskan di perda itu juga mengatur pemberlakuan masa hukuman dan denda oleh pelaku. Ancaman hukumannya maksimalnya 15 tahun penjara dan denda perkasus mencapai Rp15 juta.

Dua Perda Disahkan

Ketua Badan pembuat Perda (Bapemperda) Yoseph Gagar SH menjelaskan, selain mengesahkan perda inisiatif DPRD tentang tindak pudana perdagangan orang. Pihaknya bersama DPRD setempat juga mengesahkan perda tentang kesehatan hewan nomor 15 tahun 2020.

"Kami bersama DPRD Manggarai Barat telah mengesahkan Perda tentang penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang dan perda yang mengatur tentang peternakan dan kesehatan hewan," tegas dia.

Perda No:15/2020 itu, menjamin stok daging lokal telah memenuhi syarat kesehatan sehingg bisa memberi jaminan keselamatan kosumen. Jadi kedepan, konsumen dijamin mendapat daging yang sesuai syarat kesehatan.

"Yang lebih penting itu daging dari peternak lokal bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Khususnya dalam menyambut arus kunjungan wisatawan ke daerah super premium," katanya. (OL-13)

 

Baca Juga

Antara

BNPB: Belum Ada Laporan Kerusakan dan Korban Akibat Gempa Nias

👤Atalya Puspa 🕔Sabtu 15 Mei 2021, 15:10 WIB
Masyarakat diminta menghindari bangunan retak atau rusak akibat guncangan gempa di wilayah Nias. Serta, memperhatikan informasi resmi...
MI/Apul Iskandar

Forum DAS: Alih Fungsi, Penebangan Hutan Penyebab Banjir Parapat

👤Apul √Ćskandar 🕔Sabtu 15 Mei 2021, 13:21 WIB
Pemerintah harus dengan segera mencari solusi agar banjir bandang tidak terjadi...
MI/Martinus Solo

Kabupaten Sorong Raih Opini WTP 8 Kali

👤Martinus Solo 🕔Sabtu 15 Mei 2021, 13:10 WIB
Bupati Sorong Johny Kamuru mengatakan hasil pencapaian opini WTP merupakan kerja sama yang bagus di bidang keuangan dari semua organisasi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya