Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Basri mengungkapkan tengah menggodok rencana kenaikan upah guru honorer di Sulsel yang jumlahnya mencapai 7.000 orang.
Rencananya, gaji honorer yang awalnya hanya sebesar Rp10 ribu per jam akan dinaikkan Rp5 ribu, menjadi Rp15 ribu. Namun, hal itu masih dikoordinasikan dengan pihak DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
"Disdik Sulsel akan mengupayakan agar kenaikan upah ini bisa masuk dalam APBD Perubahan, sehingga September para guru honorer sudah bisa menikmatinya. Intinya kita juga ingin mereka sejahtera," kata Basri di kantor Gubernur Sulsel, Rabu (5/8).
Pihaknya mengupayakan usulan tersebut bisa masuk dan clear sebelum perubahan.
"Tapi kalau memang tidak bisa masuk perubahan kita akan upayakan tahun depan," tukas Basri.
Baca juga: Jabar Jadi yang Pertama Tetapkan SK 1.461 Guru Honorer Terima TPG
Upah guru honorer dicover melalui dana bos dan APBD. Untuk itu, penghitungan baru dilalukan berapa anggaran yang bisa didanai dana bos sekolah, begitupun APBD.
Terkait kenaikan upah, Basri menambahkan, hal itu telah diusulkan tahun lalu dengan estimasi Rp20 ribu per jam, namun hal tersebut dianggap terlalu tinggi dan memakan anggaran banyak.
Sementara untuk yang berlaku saat ini dengan ketentuan Rp10 ribu per jam membutuhkan anggaran Rp38 miliar lebih.
"Kalau itu terlalu tinggi, kebutuhan anggaran baru diestimasikan Rp15 ribu per jam, kan dulu Rp10 ribu sekarang kita hitung kalau Rp15 ribu kemungkinannya berapa, ketersediaan anggaran berapa," tuturnya.
Selain memikirkan kesejahteraan guru, mereka juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi. Mulai dari kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Apalagi ditengah pandemi covid-19, guru ditantang untuk berinovasi.
"Untuk melakukan kreasi tentu pada sisi lain yang banyak mengabdi di sekolah kan guru honor, ini harus jadi perhatian," tutup Basri.(OL-5)
Sekretaris DPRD Jawa Barat (Jabar), memastikan tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi pimpinan serta anggota dewan di Jabar.
Terkait tunjangan rumah dinas, kebijakan itu telah diterima untuk anggota DPR RI periode 2024–2029 karena mereka tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan.
Kenaikan gaji akan dianggarkan pada 1 Maret 2025 dan diterima pada awal bulan April 2025 dari gaji pokok Rp3 juta menjadi Rp4 juta
Industri dengan fluktuasi laba dan rugi yang lebih besar, seperti pertambangan dan jasa pertambangan, cenderung menawarkan proporsi bonus lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.
Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid mengatakan para hakim meminta kenaikan gaji sebanyak 142%.
Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa usulan tersebut sangat jauh dari harapan dan tuntutan yang disampaikan oleh para hakim.
Pelantikan pengangkatan guru dan tenaga pendidikan tersebut akan dilaksanakan secara serempak pada Jumat (12/12).
Hetifah menekankan jika status honorer akan dihapus, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak.
Selain penambahan insentif, pemerintah juga menyiapkan program pengembangan kompetensi yang lebih terstruktur untuk para guru.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih perlu menjadi perhatian serius karena mereka berada di garda terdepan dalam proses pendidikan.
Pemerintah berencana meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Indonesia melalui penambahan insentif serta sejumlah kebijakan pendukung lainnya.
Pihak Kemendikdasmen mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengupayakan penuntasan guru PPG untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved