Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta, Subardi, menyerahkan surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan NasDem se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penyerahan SK bertempat di gedung Subardi Center, Jumat (24/7), dihadiri oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo.
Subardi mengatakan penyerahan SK sebagai legitimasi dalam menjalankan roda kepartaian, sekaligus sebagai motor penggerak menghadapi pilkada.
"Kita buktikan jalur politik adalah jalur pengabdian. Jadikan momentum pilkada sebagai pembuktian bahwa NasDem selalu terdepan untuk membawa kemajuan daerah," kata Subardi.
Anggota Komisi VI DPR RI yang akrab disapa Mbah Bardi ini menegaskan pentingnya kaderisasi yang militan dan konsisten menjalankan gagasan partai.
Menurut dia, pentingnya kaderisasi ini agar segenap pengurus NasDem tidak terjebak pada politik pragmatis, yakni politik transaksional dengan deal-deal materialistis.
"Politik transaksional seperti bom waktu, ujungnya akan membawa organisasi pada kehancuran. Saya ingatkan jangan main-main dengan amanah rakyat," tegasnya.
Baca juga: Partai NasDem DIY Akan Buka Posko Virus Korona di Objek Wisata
SK DPW NasDem DIY dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2020 ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Johnny G Plate. SK tersebut mengukuhkan pengurus NasDem DIY yang kembali dipimpin Subardi. Jabatan Subardi sebagai Ketua DPW diemban sejak pertama kali NasDem berdiri pada tahun 2011. Sementara Sekretaris DPW dijabat oleh Suharno yang juga Wakil Ketua DPRD Gunungkidul dan bendahara diemban oleh Andry Lesmono Bintoro.
Saat ini, perolehan kursi tersebar di DPRD Provinsi 3 kursi, DPRD Kota Yogyakarta 4 kursi, DPRD Sleman 3 kursi. DPRD Gunungkidul 9 kursi, DPRD Bantul 1 kursi dan DPRD Kulonprogo 1 kursi.
Partai NasDem di DIY juga menempatkan dua kadernya di eksekutif, yakni Badingah sebagai Bupati Gunungkidul dan Sri Muslimatun sebagai Wakil Bupati Sleman.(OL-5)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
PERUSAHAAN di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY diminta untuk patuh membayar tunjangan hari raya atau THR sesuai dengan ketentuan.
Hingga saat ini baru sekitar 40% wajib pajak di DIY yang telah mengaktivasi akun Coretax.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila harus menjadi roh kehidupan bangsa dan panduan dalam bertindak, berpikir, serta bersikap.
Kemendagri menyebut DIY berhasil menjaga keseimbangan sosial melalui pendekatan kultural.
Fase awal gerhana penumbra akan dimulai pukul 22:26 WIB, puncak gerhana terjadi pada Senin (8/9) dini hari pukul 01:11 WIB, dan berakhir sekitar pukul 03:56 WIB.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh membatasi masyarakat dalam menggunakan media sosial karena itu dijamin oleh konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved