Bawaslu Maluku Utara Tuding KPU Tidak Transparan Data Pemilih

BAWASLU Provinsi Maluku Utara menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Povinsi dan KPU Kabupaten Kota tidak transparan atau tertutup dengan data pemilih yang tercantum dalam formulir Model A- KWK sehingga meyulitkan Bawaslu melakukan pengawasan.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin mengatakan sebagi sesama penyelenggara pemilu seharusnya KPU memberikan data pemilih yang tercantum dalam formuis model A-KWK kepada Bawaslu di 8 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020, untuk sinkronisasi data.

"Pengawasan pelaksanaan coklit melekat pada PPDP dan dilakukan oleh pengawas pemilihan lapangan (PPL) untuk memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian  dengan data yang valid"," kata Muksin Amrin kepada mediaindonesia.com, Rabu (22/7).

Dia menambahkan Bawaslu meminta data pemilih model formolir A- KWK kepada KPU namun tidak diberikan. Permintaan resmi bawaslu tersebut sebagai bentuk keterbukaan informasi dan wujud konsolidasi antar penyelenggara pemilihan.

"Tujuannya Bawaslu mendapatkan data pemili model A-KWK tersebut untuk digunakan sebagai alat pembanding dalam melakukan pengawasan pada proses coklit dan kebutuhan singkronisasi data pengawas. Jika Bawaslu menemukan ada kekeliruan, Bawaslu akan menyampaikan saran perbaikan, agar daftar pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020 ini bisa benar-benar berkualitas, akurat dan valid," tambahnya.

Muksin menegaskan walaupun Bawaslu tidak bisa mengakses formolir model A-KWK, jajaran Bawaslu tingkat Kecamatan, kelurahan dan desa saat ini tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan coklit oleh PPDP sejak 15 Juli lalu.

baca juga: Bacalon Perseorangan Pematangsiantar belum Penuhi Syarat Dukungan

"Terpaksa Bawaslu menggunakan daftar penduduk potensial pemili pemilihan (DP4) dari pemerintah serta daftar pemilih sementara dan daftar pemili tetap  pemilu terakahir dari KPU. Sebagai pengganti data pemili model formulir A-KWK. Bawaslu akan melakukan audit terhadap laporan hasil pengawasan PPL dan dokumen pemuktahiran data pemilih dalam penyusunan daftar pemilih," beber Muksin.

Untuk meminimalisir potensi permasalahan dan pelanggaran yang kemungkinan terjadi pada tahapan pemuktahiran data pemilih pada Pilkada 2020, Bawaslu meminta partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi proses coklit dan memastikan bahwa namanya, dan orang-orang dikenalnya sudah terdaftar di A-KWK dan sudah melalui proses coklit. (OL-3)