DPD Pantau Penyaluran Bansos Terdampak Covid-19

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat terdampak pandemi virus korona (covid -19). Di Kalimantan Selatan, ditemukan masih ada sebagian warga miskin dan terdampak pandemi tidak terdata sehingga tidak mendapatkan bansos.

"Kami ingin memastikan pola distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak covid di daerah. Pasalnya masih banyak warga miskin maupun rentan miskin yang terdampak pandemi tidak terdata sehingga tidak mendapatkan bantuan," ungkap Anggota DPD RI Perwakilan Kalsel, Habib Zakaria Bahasyim, Jumat (17/7).

Terkait hal ini dirinya telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPBD Provinsi Kalsel, kemarin. Habib Zakaria meminta klarifikasi mengenai bantuan sosial penanganan covid-19, menyusul banyaknya data yang tidak update di daerah. Sehingga, masih terdapat masyarakat miskin dan rentan miskin tidak mendapat bantuan sosial.  Selain itu Habib Zakaria juga mempertanyakan bantuan sosial bagi keluarga pasien yang terpapar virus korona. Pemprov Kalsel memberikan bantuan sebesar Rp350 ribu kepada keluarga pasien, padahal jika mengacu peraturan Kementrian Sosial maka besarnya bantuan  seharusnya Rp573 ribu.

"Bantuan sebesar Rp350 ribu tersebut sangat kurang bagi keluarga mereka apalagi jika pasien yang terpapar adalah tulang punggung keluarga," ujarnya. 

baca juga: 

Karena itu  pemerintah diharapkan lebih serius lagi dalam penanganan pandemi virus korona termasuk warga terdampak pandemi. Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani mengatakan kewenangan pembaharuan data warga miskin dan terdampak pandemi ada di kabupaten/kota. Data yang diserahkan kepada Kementerian Sosial masih yang lama. 

"Update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah dari Dinas Sosial Kabupaten/kota," kata Siti Nuriyani.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel, Zulkifli juga mengakui permasalahan update data ini menjadi kendala dalam penyaluran bantuan BLT Dana Desa di Kalsel. (OL-3)