Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
BANTUAN langsung tunai dana desa (BLT DD) tahap III kepada warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mulai disalurkan Rabu (8/7). Penyaluran BLT DD Rp600.000 per kepala keluarga (KK) itu secara simbolis dilakukan oleh Bupati Sri Mulyani untuk empat desa di Kecamatan Karanganom. Empat desa yang mulai menyalurkan BLT DD tahap III, yaitu Desa Karanganom kepada 48 KK, Jungkare 66 KK, Ngabeyan 91 KK, dan Desa Brangkal 93 KK.
Kepada warga penerima BLT DD, Sri Mulyani minta agar bantuan sosial ini dipergunakan secara bijak, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
"Manfaatkan BLT DD untuk kebutuhan pokok keluarga. Jangan untuk kebutuhan lain yang kurang bermanfaat, seperti rokok dan pakaian," tegasnya.
baca juga: Dana Desa Harus Dimaksimalkan Untuk Padat Karya
Penyaluran BLT DD merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat kurang mampu yang terdampak wabah covid-19. Untuk pencegahan Covid-19, Sri Mulyani mengingatkan masyarakat untuk disiplin memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun. (OL-3)
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Terkait tanggul yang jebol, pemerintah daerah akan melibatkan sektor swasta untuk percepatan perbaikan.
Curah hujan tinggi pada Selasa (3/3) menyebabkan Sungai Dengkeng meluap.
Polres Klaten berhasil membongkar pencetak dan pengedar uang palsu pecahan Rp100.000, serta menangkap empat orang tersangka. Barang bukti uang palsu yang diamankan sebanyak 3.556 lembar.
Penyaluran beras SPHP ke Pasar Gedhe Klaten, dilakukan dua kali pengiriman. Pertama, pada Senin (23/2) 2.700 ton, dan penyaluran kedua, Jumat (27/2), sejumlah 2.000 ton.
Tujuannya memberi kesempatan kepada masyarakat pengguna layanan menyampaikan usulan, masukan, dan saran kepada penyelenggara pelayanan terkait dengan pelayanan yang diterima.
Ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, perlu ditangani secara sinergi dan kolaborasi gabungan dari berbagai sumber dana .
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved