Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
NADA suara Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat meninggi saat menyampaikan sambutan pada Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di DPRD NTT, Rabu (8/7).
Kemarahan gubernur dipicu pendapat Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan yang menyebutkan rendahnya realisasi belanja barang dan jasa serta modal di bawah 90% akibat keterlambatan pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan konstruksi.
"Yang disebabkan karena bersangkutan (pihak ketiga) memenangkan (dimenangkan) beberapa pekerjaan sekaligus yang melampaui kemampuannya," kata Juru Bicara Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan DPRD NTT, Christian Widodo saat membacakan pendapat akhirnya fraksinya.
Setelah tiba gubernur menyampaikan sambutan, ia minta fraksi oposisi pemerintah tersebut membawa pihak ketiga yang disebutkan tersebut kepada dirinya . "Khusus dalam pemerintahan saya, kalau ada yang korupsi, tunjukkan mukanya, jangan baca (sebut) di podium ini," tantang Laiskodat.
Laiskodat mengatakan jika pihak ketiga tersebut sudah dilaporkan kepadanya, ia akan langsung pecat. "Silahkan membawa orang ini, saya akan pecat," tegasnya dengan nada suara tinggi.
Dia berharap nama pihak ketiga itu disampaikan ke pemerintah dalam tempo satu minggu. Sebagai gubernur, ia tidak akan korupsi. "Saya datang untuk membangun negeri ini," katanya.
Sementara itu, selama lima tahun terakhir kinerja pengelolaan keuangan mendapat opini wajah tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan NTT.
Pada 2019, pendapatan asli daerah terealisasi sebesar 96,28% atau naik 11,98% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja daerah terealisasi 91,46% atau naik 8,88% dari tahun sebelumnya, surplus anggaran sebesar 77,027 miliar. Sedangkan aset pemerintah provinsi sebesar Rp9,148 triliun atau naik sebesar 21,67%. (OL-13)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Perlindungan satwa adalah bagian tak terpisahkan dari mitigasi bencana dan keseimbangan ekosistem.
Sejak 2019, Faris terjun ke NTT untuk melakukan misi sosial dalam penanganan masalah kesehatan di daerah itu.
IA sampai pada ujung hidupnya. Tapi narasi kepergiannya tak berujung. Ia pergi dalam sunyi. Pamit dalam diam. Diam dan sunyi itu menjadi saksi terakhir ziarah hidupnya.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta lembaga terkait memberikan pendampingan psikososial untuk saudara dan keluarga anak korban bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, korban sering meminta ibunya untuk melakukan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved