Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah kebut perubahan anggaran APBD setelah mendapatkan persetujuan Presiden Jokowi yang dilontarkan saat teleconfrence kunjungan di Jawa Tengah, pekan lalu.
Menurut Bupati Karanganyar, Juliyatmono, prioritas yang dilakukan dalam rancangan perubahan adalah menata ulang anggaran refocusing penanganan Covid senilai Rp247 miliar yang berasal dari pos anggaran Belanja Tidak Tetap sebesar Rp230 miliar, serta tambahan Rp17 miliar dari sejumlah pos anggaran internal Organisasi Perangkat Daerah OPD.
Juliyatmono menjelaskan selama beberapa hari ke depan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat langsung pada refocusing anggaran Covid 19 akan menelisik program yang sempat terhenti.
"Penataan ulang anggaran refocusing itu akan dihitung acuan outputnya alias daya serapannya terhadap anggaran yang dialokasikan. Hingga sekarang terpantau tingkat serapan anggaran refocusing dari pos BTT masih rendah di kisaran Rp25 miliar dari alokasi yang disiapkan Rp247 miliar," imbuh kata bupati, Rabu (8/7).
Kepala Badan Keuangan Daerah BKD Kabupaten Karanganyar Kurniadi menyatakan refocusing alokasidari anggaran internal OPD sebesar Rp17 miliar untuk sektor kesehatan Covid terserap relatif rendah di kisaran Rp1,3 miliar.
"Lha dari hitung-hitungan yang sudah terserap dan masih tersisa nanti kita kurangi lalu dialihkan ke sektor yang lain" kata dia
Namun begitu, Kurniadi menyatakan tidak semua sisa alokasi anggaran dipindahkan ke pos anggaran lainnya. Dengan kata lain pos anggaran untuk penanganan Covid tetap ada. Sampai saat ini Covid-19 belum berlalu sepenuhnya walau sudah masuki masa new normal sehingga masih perlu back up anggaran untuk penanganan Covid-19. Karena itu dengan perubahan anggaran tersebut nantinya dana refocusing sudah jauh berkurang banyak dari Rp247 miliar karena sudah dipindahkan ke pos anggaran lainnya sesuai skala prioritas.
Kurniadi belum tahu nantinya jumlah anggaran untuk Covid-19, tapi sebatas perkiraan. Jumlah anggaran Covid hanya dikisaran Rp5 milliar hinga Rp10 miliar saja karena serapannya sangat rendah. Sedangkan kondisi sekarang relatif membaik.
baca juga: Relawan Lampung Edukasi Protokol Kesehatan di Pulau Terluar
"Pemangkasan pos anggaran refokusing itu juga dishare-kan pada data riil penyerapan anggaran agar angka final yang disiapkan untuk penanganan tidak berkurang alias minus.Pak Bupati sudah berikan kisi-kisi skala prioritas anggaran yang perlu ditambah dan dikurangi" tukasnya. (OL-3)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved