Laporan Bansos ke KPK Tidak Semua Bisa Ditindaklanjuti

KOMISI Pemberantasan Korupsi  menerima lima aduan dari masyarakat terkait penyaluran dana bantuan sosial di Kalimantan Timur. Masyarakat mengeluhkan distribusi yang diduga tidak tepat sasaran. Koordinator Unit Kerja KPK wilayah Kaltim, Alfi Waluyo menjelaskan tiga aduan ditujukan kepada Pemkab Kutai Kartanegara. Satu laporan untuk Pemkot Balikpapan, satunya untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun aduan itu tidak ditindaklanjuti

"Ada lima laporan yang masukmelalui aplikasi Jaga Bansos. Tiga dari Kukar, tapi itu laporan ganda. Orangnya sama, laporannya sama. Lalu Balikpapan dan pemprov Kaltim," jelasnya, Sabtu (4/7).

Namun, sambung Alfi, aduan itu tidak diteruskan ke pemerintahan terkait. 

"Kita tidak teruskan ke pemerintah daerah. Kita kan punya SOP. Ketika menerima laporan, kita lakukan verifikasi, apakah bermasalah atau bukan. Kalau kurang layak enggak kami kirimkan ke pemerintah daerah," tambahnya. 

Ia menilai keluhan masyarakat yang melaporkan pengaduan itu didorong dua hal. Terkait membaiknya tata kelola dan penyaluran dana Covid-19 di Kaltim. 

"Atau antusias masyarakat yang malah kurang peduli dengan penyaluran bansos ini. Kalau tidak ada masalah,alhamdulillah," katanya.

Alfi mengimbau masyarakat Kaltim agar berinisiatif ikut mengawal penyaluran dana bansos, khususnya bansos penanganan dampak Covid-19. Pihaknya memiliki aplikasi khusus untuk memudahkan pelaporan dari masyarakat. 

"Kalau ada temuan perilaku koruptif dalam pengelolaan dana atau penyaluran bansos ke masyarakat, segera laporkan ke aplikasi milik KPK, bernama Jaga Bansos," jelasnya. 

Aplikasi ini dapat diunduh di Play Store. KPK menjamin untuk merahasiakan pelapor. Aplikasi Jaga Bansos diluncurkan KPK untuk mengawal anggaran penanganan Covid-19. Selain penyaluran bansos, KPK juga memantau refocusing dana APBN dan APBD serta penggunaannya. 

"Kami juga memantau pengelolaan dan penyaluran bansos. Salah satunya melalui aplikasi Jaga Bansos," jelasnya.

baca juga: Supaya Bansos tidak Diselewengkan

Kalimantan Timur masuk wilayah IV bersama NTT, Kepri dan Kota Lampung. Dari seluruh wilayah IV, laporan tertinggi datang dari masyarakat Lampung dengan 54 laporan. Dari jumlah itu, 10 lappran telah diteruskan ke pemerintah daerah. KPK memberi waktu tujuh hari bagi daerah terkait untuk merespons pengaduan masyarakat. (OL-3)