Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Nagari (desa) Koto Rantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, menganggarkan Rp217 juta untuk membangun Jembatan Puduang di Jorong Sitingkai.
Camat Palupuah, Hasrizal menyebutkan, anggaran itu bersumber dari dana desa tahun 2020. Pengerjaannya sudah dimulai pada 10 Mei 2020, yang dilakukan secara swakelola dengan lama pengerjaan 90 hari kerja.
"Jembatan Puduang yang dibangun dengan panjang 17 meter dan lebar 1,5 meter ini, untuk penghubung jalan usaha tani yang sudah dibangun sebelumnya," katanya.
Menurut Hasrizal, apabila jembatan ini selesai dikerjakan, maka masyarakat akan mudah mengangkut hasil pertaniannya. Sebab, sebelumnya hanya memanfaatkan titian kayu untuk akses masyarakat ke areal pertaniannya.
Bahkan katanya, jalan dan jembatan salah satu faktor yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, seiring dengan telah dibangunnya jalan usaha tani beberapa tahun lalu, juga disusul dengan pembangunan jembatan.
"Lahan pertanian masyarakat di areal itu cukup luas lebih kurang 30 hektar," terangnya, Jumat (26/6).
Dengan luasnya areal pertanian masyarakat, maka fasilitas yang akan menunjang usaha pertaniannya juga harus memadai. Yose Hendra (OL-13)
Baca Juga: Kementan Uji Kompetensi 1.464 Penyuluh dari 31 Provinsi
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved