PAD Kota Tebing Tinggi Belum Berperan Maksimal

Taufik Basari: Masa Jabatan DPRD tak Bisa Diperpanjang atau Dikosongkan

PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.

Dampak Putusan MK, Pakar Usul Masa Jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD Diperpanjang

PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.

MK dan Desain Keserentakan Pemilu

MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Dampak Putusan MK, DPR Bahas Perpanjangan Jabatan DPRD secara Komprehensif

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.

Museum Bali dan Museum Bajra Sandhi, Jejak Kehidupan Masyarakat Bali dari Prasejarah hingga Kemerdekaan RI

Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.

DPRD dan Pemkab Klungkung Sepakati Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025

Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat. 

Solusi Sumut Genjot Kepemilikan Rumah Subsidi

Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.

ICW: Jangan Ada Pihak yang Intervensi Proses Penyidikan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.

KPK Masih Lakukan Penggeledahan di Sumut

Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.

Wakil Ketua KPK: Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut, Pemilihan OPD Harus Lebih Transparan

Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.

Uang Suap OTT di Sumut Disebut hingga Rp46 Miliar

KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.

Tersangka Pemberi Suap di Sumut Siapkan Rp2 Miliar Jelang Operasi Tangkap Tangan KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).

Generasi (C)emas

Hari Pustakawan Indonesia 7 Juli 2025 Pustakawan sebagai Research Librarian di Era Digital

Premanisme di Mandura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia