Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BANTUAN Sosial Tunai (BST) tahap kedua telah digulirkan di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Kamis (11/6) yanh dimulai dengan penyaluran di wilayah pulau.
Kuota untuk warga Flores Timur yang berhak menerima BST berdasarkan kesepakatan dengan Kemensos RI sebanyak 18.855 Kepala Keluarga (KK). Penyaluran BST ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia cabang Larantuka, juga melalui Bank BRI dan Bank BNI. Pelayanan melalui kantor Pos ada penambahan jumlah KK dari dari BST tahap pertama sebelumnya.
"Iya, untuk BST tahap dua saat ini sedang digulirkan. Sejak tanggal 11 Juni lalu BST tahap dua sudah mulai digulirkan, dengan lokasi awal di pulau terluar dulu, karena wilayah Flotim ini kan kepulaua. Sehingga awalnya digulirkan ke pulau-pulau dulu baru ke wilayah daratan pelosok hingga ke dalam kota. Penyaluran melalui Bank BRI, Bank BNI dan kantor pos. Untuk BRI melayani sebanyak 1.303 KK, lalu penyaluran dari Bank BNI bagi 555 KK. Sementara penyaluran dari kantor Pos akan melayani 15.472 KK. Terkait penyaluran melalui kantor pos juga ada penambahan sebanyak 1.046 KK yang sudah digulirkan, dan ada penambahan juga 277 KK. Penyalurannya nanti dalam minggu depan nanti," kata Plt Kadis Sosial Flores Timur, Anselmus Yohanes Maryanto, Kamis (18/6).
Sebelumnya, data Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur mencatat dari total 18.855 kk, jumlah KK penerima BST yang sudah dinyatakan valid sebanyak 15.472 KK, sehingga masih tersisa 3.383 KK karena masih ditemukan data yang tidak valid saat ditemui di lapangan. Sementara itu, terkait bantuan sosial dari APBD pemkab Flotim, Anselmus mengakui sejauh ini belum dapat disalurkan karena masih melakukan validasi dan sinkronisasi data agar tidak terjadi pendobelan nama penerima bantuan.
baca juga: Proyek Bendungan Temef Tetap Jalan Dengan Protokol Kesehatan
"Untuk BST yang dianggarkan oleh pemkab sampai saat ini belum dapat disalurkan karena masih dilakukan validasi data dan sinkronisasi data. Bansos ini kan ada banyak macam, ada yang dari BLT dana desa, ada dari BST pemerintah pusat, ada juga BST dari Pemprov NTT, juga BST dari Pemkab Flotim. Sehingga kami masih menunggu semuanya disalurkan. Nanti akan disesuaikan data-data tersebut. Nama-nama yang belum masuk dalam penerima bantuan baik dari pusat, dari pemrov mapun dari dana desa akan dimasukan dalam penerima BST oleh Pemkab Flotim. Data tersebut harus teliti dan kami menjaga agar tidak terjadi pendobelan nama penerima. Kita tinggal tunggu saja arahan dari bupati. Jika sudah valid kita siap cairkan" ungkap Anselmus.
BST yang disiapkan Pemkab Flotim sebesar 6 miliar rupiah dari total 14 miliar yang telah dianggarkan Pemkab Flotim untuk anggaran covid-19. (OL-3)
Cafe Dapur Inches berlokasi di Pantai Harnus kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Empat perempuan muda tersebut yakni Yola, asal Kota Kupang, Karmelita asal Kabupaten Nagekeo, Ina, asal Kabupaten Lembata dan Helda asal Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Yuk dukung film Women from Rote Island, film karya sineas Jeremias Nyangoen.
Ada versi untuk anak-anak dengan gerakan lebih mudah, sedangkan untuk lansia meminimalisir risiko cedera
Insan Bumi Mandiri dan ASEAN Foundation memberdayakan masyarakat di wilayah pedalaman, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Untuk mendorong daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Bentoel Group meluncurkan program Bangun Karya.
Untuk itu, Ombudsman Jakarta meminta Pemprov bisa memberikan bansos yang lebih baik kepada warga selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pemprov DKI Jakarta masih mengikuti arahan pemerintah pusat terkait BST yakni hanya diberikan empat kali masing-masing sekali di empat bulan.
Dinas Sosial DKI membuka layanan pengaduan terhadap warga yang menemukan pelanggaran.
SPRI memastikan ratusan keluarga tersebut belum menerima jenis bansos apapun selama pandemi covid-19. Aduan itu pun sudah disampaikan ke Dinsos DKI Jakarta.
BST di Jakarta memang terbagi dua yakni yang diberikan oleh Pemprov DKI berasal dari APBD DKI dan diberikan oleh PT Pos Indonesia yang berasal dari APBN.
JakOne Erte merupakan aplikasi layanan kepengurusan lingkungan di tingkat rukun tetangga (RT) dengan berbagai fitur yang memudahkan pengurus RT dalam melayani warganya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved