Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD RI dari Fraksi Partai NasDem Subardi bertekad memperjuangkan kenaikan yang signifikan anggaran Dana Istimewa (Danais) untuk DIY.
"Tugas saya menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Saya akan kawal agar Dana Istimewa tahun 2020 naik signifikan. Namun penaikan ini harus diikuti dengan perencanaan anggaran yang matang agar terjadi percepatan kesejahteraan," ujar Subardi dalam acara sosialisasi Undang-Undang Keistimewaan, Selasa (9/6).
Sosialisai Undang-Undang 12/2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta digelar secara virtual. Acara dalam rangka kegiatan reses ini turut dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi dan Kab/kota dari fraksi NasDem se DIY, tokoh masyarakat, aktivis, lurah, dan akademisi.
Politikus yang akrab disapa Mbah Bardi menjelaskan implementasi Undang-Undang Keistimewaan dalam tujuh tahun ini sudah on the track. Hanya saja, lanjutnya, perlu lebih fokus, misalnya pada pengentasan kemiskinan atau pemerataan infrastruktur.
"Program yang bersumber dari Dana Istimewa perlu lebih fokus karena setiap tahun selalu dianggarkan. Bila perlu ada terobosan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," kata Subardi seraya menjelaskan dana keistimewaan di tahun 2019 sebesar Rp1,3 triliun atau naik Rp120 miliar dari tahun 2018.
Salah satu narasumber dari pakar hukum tata negara, Benediktus Hestu Cipto Handoyo menuturkan ada banyak keistimewaan dari Undang-Undang ini. Hestu yang juga terlibat sebagai perancang Undang-Undang keistimewaan menjelaskan selain dana istimewa, DIY juga mendapat dana desa.
baca juga: Polisi Periksa 31 Pengambil Paksa Jenazah PDP Covid-19 Makassar
"Semangat keistimewaan dari Undang-Undang ini perlu dimaknai dengan paradigma kesejahteraan, yakni masyarakatnya istimewa, masyarakatnya sejahtera," ujar Hestu yang juga mengurai perspektif historis dan sosiologis dari Undang-Undang 12/2013.
Berdasarkan Undang-Undang keistimewaan, DIY menjadi satu-satunya provinsi yang mendapat dana keistimewaan. Dana ini diberikan setiap tahun lewat APBN. Untuk tahun 2020 besaran dana istimewa akan diputuskan dalam RUU APBN bulan Agustus nanti. (OL-3)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Sri Sultan HB X pertama kali menjadi Gubernur DIY pada 1998, sedangkan KGPAA Paku Alam X pertama kali menjadi WakilGubernur DIY pada 2016.
Pada 2021, Pemda DIY memperkenalkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan kepada 32 kalurahan di DIY.
Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta segera ada keputusan pemerintah mengenai para perantau yang ada di kawasan zona merah virus korona, boleh mudik atau tidak.
Dari data posko terpadu penanganan covid-19 di DIY, Jumat (20/3) pukul 11.00 WIB, ada tiga pasien positif Covid-19 di DIY dan 1 pasien dinyatakan telah sembuh.
Pemberlakuan pasal itu menyebabkan WNI keturunan Tionghoa tidak bisa menguasai hak milik atas tanah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved