Disnakertrans Cianjur Awasi Ketat Pabrik yang Operasi Selama PSBB

SEBANYAK 24 perusahaan sektor industri di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengantongi izin operasional dari Kementerian Perindustrian selama diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) parsial 6-19 Mei. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat pun rutin memantau langsung aktivitas di setiap perusahaan.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Heri Supardjo, mengatakan sejauh pemantauan selama berlangsungnya PSBB parsial, hingga saat ini setiap perusahaan sudah menerapkan standar pencegahan covid-19. Artinya, setiap perusahaan mentaati berbagai poin aturan yang tertuang dalam surat izin operasional dari Kementerian Perindustrian.

"Tentu, kami melaksanakan monev (monitoring dan evaluasi) ke setiap perusahaan. Hingga hari ketujuh PSBB, mereka (setiap perusahaan) sudah menerapkan standar pencegahan covid-19," terang Heri kepada Media Indonesia, Selasa (12/5).

Aktivitas di setiap pabrik mengacu Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4/2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Poin krusial pada surat edaran itu di antaranya jumlah minimum karyawan serta kewajiban mematuhi berbagai aturan. Jika ke depan ditemukan pelanggaran hukum, setiap perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkannya.

"Sampai saat ini belum ditemukan karyawan yang positif korona," jelas Heri.

Perusahaan yang mengantongi izin khusus operasional itu berada di wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi PSBB parsial. Di Kabupaten Cianjur terdapat 18 kecamatan yang melaksanakan PSBB parsial yakni Haurwangi, Ciranjang, Bojongpicung, Karangtengah, Cianjur, Warungkondang, Gekbrong, Cilaku, Cibeber, Cugenang, Cipanas, Pacet, Mande, Cikalongkulon, Sukaresmi, Sukaluyu, Agrabinta, dan Cidaun.

"Di Cianjur terdapat sebanyak 823 pabrik. Sebanyak 111 pabrik di antaranya diklasifikasikan berskala besar," jelasnya.

Dengan beroperasinya sejumlah pabrik selama PSBB, maka terdapat ribuan buruh yang masih bekerja seperti biasa. Namun Heri tak merinci satu per satu jumlah pekerja di setiap perusahaan.

Namun secara gambaran kasar, jumlah belasan ribu pegawai itu di antaranya berasal dari PT Pou Yuen Indonesia hampir 12 ribu orang, PT Three Six sebanyak 1.081 orang, PT Cianjur Arta Makmur sebanyak 15 orang, dan PT Prima Widodo Makmur sebanyak 72 orang. Dari empat perusahaan itu saja jumlah pengawai mencapai lebih dari 13 ribu orang.

"Bagi perusahaan yang tidak memiliki izin khusus operasional dari Kementerian Perindustrian, maka harus mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 36/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat," terang Heri.

Selain operasional dari aspek industri, sebut Heri, perlu diperhatikan juga aspek pekerjanya. Artinya, kata Heri, perlu ada kesepakatan antara perusahaan yang beroperasi selama PSBB dengan para pekerjanya menyangkut berbagai hal.

baca juga: PKM di Kota Semarang Berhasil Tekan Covid-19

"Nah, terkait para pekerja yang bekerja saat PSBB ini nanti disampaikan ke Disnakertrans," terang Heri.

Berdasarkan data laporan yang masuk, jumlah pekerja yang sudah dirumahkan selama berlangsungnya pandemi covid-19 sebelum dilaksanakan PSBB sebanyak 2.579 orang. Ditambah pegawai dari PT EMA yang mengalami kebakaran beberapa waktu lalu sebanyak 479 orang. (OL-3)