Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur mencatat adanya politisasi bantuan sosial covid-19 terjadi di Kabupaten Jember dengan penempelan gambar Bupati Jember Faida, calon petahana yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
"Sejauh ini kami baru menemukan politisasi bantuan sosial di Jember dengan penempelan gambar petahana yang maju melalui jalur perseorangan di sak beras bantuan covid-19," kata Anggota Bawaslu Jatim Divisi Humas, Nur Elya Anggraini, Sabtu (9/5)
Menurutnya, Bawaslu sudah mengeluarkan surat imbauan yang diteruskan ke Bawaslu provinsi dan daerah sebagai bentuk pencegahan terjadinya politisasi bantuan di tengah pandemi covid-19, agar tidak ada kepala daerah yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk kepentingan pilkada. Imbauan yang dikeluarkan Bawaslu, lanjut dia, untuk mencegah pelanggaran yang terjadi dan mencegah sedini mungkin ketika ada potensi pelanggaran tersebut muncul seperti politisasi bansos covid-19.
"Kalau bantuan itu bersumber dari APBN atau APBD harus disampaikan kepada masyarakat dan jangan mempolitisasi bantuan seolah-oleh pemberian kepala daerah. Apalagi dalam kemasan bantuan itu bergambar kepala daerah seperti yang terjadi di Jember," tuturnya.
Ia menjelaskan Bawaslu mencoba mencegah adanya pihak-pihak yang mempolitisasi bantuan pada masa pandemi covid-19 untuk arena kontestasi elektoral, sehingga Bawaslu di daerah juga diharapkan bisa mencegah sedini mungkin potensi terjadinya pelanggaran.
"Kami tidak pernah melarang kepala daerah untuk memberikan bantuan kemanusiaan di masa pandemi covid-19. Namun Bawaslu meminta kepala daerah yang hendak maju kembali di pilkada 2020 tidak mencampurkan perihal bansos dengan kepentingan politik,"ucap mantan Bawaslu Jember itu.
baca juga: Lacak Klaster Indogrosir, Yogyakarta Gelar Rapid Test 12-14 Mei
Ia mengatakan pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk pelaksanaan pilkada karena pemerintah dan DPR menyepakati menunda pilkada 2020 pada 9 Desember 2020.
Sebelumnya DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke Gudang Bulog Jember dan menemukan 3.900 kemasan karung beras bantuan sosial untuk warga yang terdampak virus korona bergambar foto Bupati Jember Faida dan Wabup Jember A. Muqit Arief sesuai permintaan pemkab. Bupati Jember Faida kembali maju dalam pilkada 2020 yang berpasangan dengan Dwi Arya Nugraha Oktavianto, pasangan tersebut resmi mendaftar ke KPU Jember melalui jalur perseorangan.(OL-3)
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved